Kapuas hulu,detiksatu.com || Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertalite sebesar Rp15.000 per liter kembali menuai sorotan.
Tokoh masyarakat Syarief Sapitri, SH., menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali karena harga Pertalite di SPBU disebut berada di kisaran Rp10.000 per liter, sementara pemerintah daerah menetapkan batas harga eceran di tingkat pengecer hingga Rp15.000 per liter.
Menurut Syarief, pemerintah daerah semestinya tidak hanya melihat persoalan dari sisi batas harga tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang sehari-hari bergantung pada BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
"Kalau harga di SPBU sekitar Rp10 ribu per liter, kemudian HET di tingkat pengecer ditetapkan Rp15 ribu, pertanyaannya adalah apakah angka tersebut sudah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil?" ujar Syarief.
Ia menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mencari formula yang lebih meringankan beban masyarakat. Menurutnya, apabila memungkinkan, harga eceran di tingkat masyarakat dapat ditekan pada kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter.
"Menurut saya, kalau bisa ditekan di kisaran Rp12 ribu sampai Rp13 ribu, itu akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai penetapan HET justru dipersepsikan masyarakat sebagai pembenaran terhadap harga tinggi," katanya.
Soroti Sikap DPRD
Syarief juga menyoroti sikap anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya dari Komisi C, yang disebut mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait HET tersebut.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan seharusnya memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kalau memang ada anggota DPRD Komisi C yang mendukung kebijakan tersebut, saya mempertanyakan keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Dewan itu dipilih masyarakat. Jangan sampai ketika ada kebijakan yang dirasakan berat oleh masyarakat, justru suara masyarakat kecil tidak terdengar," tegas Syarief.
Namun demikian, Syarief menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi anggota DPRD maupun Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan.
Ia menyebut kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Ini bukan persoalan suka atau tidak suka kepada pejabat. Kita bicara kebijakan. Kalau kebijakan itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tentu publik berhak memberikan kritik dan meminta penjelasan," ujarnya.
Jangan Hanya Menetapkan HET
Syarief juga meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan penetapan HET Pertalite Rp15.000 per liter.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bagaimana angka tersebut dihitung, termasuk mempertimbangkan biaya transportasi, distribusi, jarak wilayah, serta kondisi geografis Kapuas Hulu.
Ia menilai persoalan BBM di daerah tidak cukup diselesaikan hanya dengan menetapkan angka HET.
"Yang harus dipikirkan bukan hanya berapa harga maksimalnya, tetapi bagaimana BBM tersedia, mudah diperoleh masyarakat, dan harganya tetap terjangkau," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
DPRD Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Syarief kembali mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah daerah tidak harus berarti menerima seluruh kebijakan tanpa memberikan kritik.
"Legislatif tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga jangan kehilangan fungsi kontrol. Kalau ada kebijakan yang menurut masyarakat perlu dievaluasi, DPRD seharusnya menjadi salah satu pihak yang menyuarakan aspirasi tersebut," ucapnya.
Ia berharap polemik HET Pertalite dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
"Kalau pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat, mari kita cari harga yang wajar dan terjangkau. Jangan sampai masyarakat kecil terus yang harus menanggung beban," pungkas Syarief.
