CIANJUR,DETIKSATU.COM || Kesenjangan sumber daya manusia penyuluh kehutanan menjadi sorotan dalam Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di LPHD Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Persoalan itu mencuat di tengah kebutuhan pendampingan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI, Indra Exploitasia Semiawan, menyebut kebutuhan penyuluh kehutanan secara nasional masih jauh dari jumlah yang tersedia.
Menurut Indra, kebutuhan ideal penyuluh kehutanan secara nasional mencapai sekitar 24.000 orang untuk mendukung pendampingan kawasan hutan seluas sekitar 120 juta hektare.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan lebih dari 15.000 penyuluh untuk mendampingi masyarakat di sekitar sekitar 23.000 desa yang berada di kawasan hutan.
Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat. Indra menyebut provinsi tersebut saat ini memiliki sekitar 1.449 penyuluh kehutanan yang harus mendampingi 5.335 Kelompok Tani Kehutanan (KTH).
“Saat ini Jawa Barat kita baru memiliki sekitar 1.449 penyuluh kehutanan yang harus mendampingi 5.335 Kelompok Tani Kehutanan (KTH). Artinya jumlah ini masih sangat kurang,” kata Indra.
Kesenjangan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penguatan penyuluhan kehutanan, terutama untuk memastikan pendampingan kepada masyarakat dan kelompok tani kehutanan dapat berjalan secara optimal.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc., mengatakan penyuluh kehutanan memiliki posisi penting dalam pembangunan sektor kehutanan.
Menurut Endang, dukungan terhadap penyuluh tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga kesejahteraan serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
“Penyuluh itu adalah ujung tombak dari pembangunan kehutanan. Fasilitas harus diperhatikan, apalagi jumlah penyuluh kehutanan ini sangat sedikit dibandingkan luasan hutannya,” ujar Endang.
Endang mengatakan Komisi IV DPR RI terus mendorong perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh kehutanan, termasuk dukungan fasilitas kerja.
Ia juga menekankan peran penyuluh dalam mendukung upaya menjaga keanekaragaman hayati serta melindungi potensi plasma nutfah Indonesia.
Selain persoalan jumlah, regenerasi tenaga penyuluh kehutanan turut menjadi perhatian. Faktor usia sebagian tenaga penyuluh dan kebutuhan sumber daya manusia baru dinilai perlu diantisipasi melalui peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian dan kehutanan.
Endang menyebut modernisasi peralatan dapat menjadi salah satu upaya untuk menarik minat generasi muda.
“Tujuannya supaya generasi muda mau bertani dan berhutan. Kalau alatnya modern, pemuda-pemuda kita akan bangga dan senang,” katanya.
Persoalan keterbatasan penyuluh tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan luas kawasan, tetapi juga jumlah masyarakat dan kelompok yang membutuhkan pembinaan di lapangan. (Bet)
