JEMBER , detiksatu.com || Pemerintah Kabupaten Jember mengambil sejumlah langkah responsif dalam menyikapi kondisi antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Jember.
Selain melakukan penyesuaian sistem kerja melalui kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik, Pemkab Jember juga menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk turun langsung ke lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kehadiran pemerintah sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat yang sedang menunggu antrean BBM.
Pada Kamis (10/9/2026), jajaran Pemkab Jember melakukan kegiatan penyapaaan dan pemberian bantuan logistik ringan kepada masyarakat di sejumlah lokasi antrean, di antaranya SPBU Baratan dan Arjasa.
Bantuan yang diberikan berupa air mineral, makanan ringan, serta nasi kotak. Sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut dilibatkan untuk mendukung kegiatan tersebut.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa keterlibatan jajaran pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kondisi antrean BBM.
“Kami meminta seluruh OPD dan camat untuk serentak turun menyapa masyarakat yang sedang antre BBM. Ada yang membagikan air mineral, snack, hingga nasi kotak. Bahkan, hari ini beberapa Dapur MBG juga kami gerakkan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan moral sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perhatian selama menghadapi situasi tersebut.
“Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat dan pengusaha untuk peduli di tengah kesulitan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gus Fawait menjelaskan bahwa penyediaan dan pemenuhan suplai BBM merupakan kewenangan Pertamina. Oleh karena itu, Pemkab Jember mengambil langkah yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah, salah satunya melalui pengurangan mobilitas masyarakat.
Kebijakan WFH bagi ASN dan PJJ bagi peserta didik diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan dan konsumsi BBM harian.
Dengan demikian, tekanan terhadap kebutuhan BBM dapat ditekan sehingga proses distribusi dapat kembali berjalan secara normal.
“Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan mulai jenjang PAUD/TK hingga SLTA/SMA. Pemkab Jember juga telah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jember dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Penyesuaian sistem kerja melalui WFH juga diterapkan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
“Langkah ini bertujuan membantu Pertamina, sehingga proses distribusi dan penjualan BBM di SPBU dapat kembali pulih dan normal secepatnya,” pungkas Gus Fawait.
(Wiwik)