LEBAK,DETIKSATU.COM || Kesabaran warga korban banjir di Kabupaten Lebak tampaknya mulai habis. Proses tender pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang dinilai tak kunjung memberikan kepastian membuat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak mengambil sikap tegas.
Komando GMBI Distrik Lebak, King Naga, mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan kunjungan terbuka dan tak terbatas kepada Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
GMBI memberikan ultimatum hingga 10 September 2026 agar proses tender segera diselesaikan secara transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat korban banjir.
King Naga menegaskan, apabila sampai batas waktu tersebut proses tender belum juga memiliki kejelasan, GMBI bersama ratusan korban banjir siap berangkat ke Kementerian PKP dan menginap hingga persoalan Huntap mendapatkan kepastian.
"Surat pemberitahuan sudah kami layangkan. Jika sampai 10 September tender belum selesai dan terdapat kejanggalan dalam prosesnya, kami akan datang bersama ratusan korban banjir dan menginap di Kementerian PKP sampai ada kejelasan pembangunan Huntap," tegas King Naga, Jumat (4/9/2026).
Menurut King Naga, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut tender, tetapi menyangkut hak masyarakat yang telah bertahun-tahun menunggu tempat tinggal yang layak.
Desakan tersebut mendapat dukungan dari Inisiator Aliansi Mahasiswa Lebak Gedong, Zaenudin. Ia menyatakan mahasiswa siap bergabung bersama masyarakat dan GMBI untuk mengawal persoalan tersebut.
"Kami satu suara dengan King Naga. Mahasiswa Lebak Gedong siap turun dan ikut menginap di Kementerian PKP. Ini perjuangan untuk membela saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir," ujar Zaenudin.
Zaenudin menyoroti kondisi warga yang disebut telah sekitar enam tahun bertahan dalam kondisi pengungsian.
"Sangat ironis. Enam tahun bukan waktu yang sebentar. Mereka masih menunggu kepastian Huntap. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi konkret," katanya.
GMBI dan elemen mahasiswa meminta Kementerian PKP membuka proses secara transparan serta memberikan penjelasan mengenai perkembangan tender dan rencana pembangunan Huntap.
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian yang jelas dan realisasi pembangunan Huntap bagi masyarakat korban banjir.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian PKP maupun Pokja terkait belum memberikan keterangan mengenai desakan tersebut.
(Jul)
