Nias Barat,detiksatu.com || Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Partai Golkar Kabupaten Nias Barat Tahun 2026 diguncang polemik hebat. Ketua Pengurus Harian DPD Partai Golkar Nias Barat, Taufik Gulo, secara terbuka membongkar dugaan manipulasi data administrasi demi meloloskan figur tertentu, sekaligus mengecam keras sikap DPD Tingkat I Golkar Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai melempem dan tidak tegas.
Persoalan ini memanas menyusul diterbitkannya Surat Pengumuman Panitia Penyelenggara Nomor: 001/MUSDA/GK-NB/X/2026. Merujuk pada petunjuk pelaksana JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025, poin kedua syarat calon menegaskan bahwa kandidat wajib aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya satu periode di tingkatan partai. Namun, aturan baku ini disinyalir kuat sengaja ditabrak untuk memuluskan langkah Yuliria Daeli, yang diketahui merupakan istri dari mantan Ketua DPD Golkar Nias Barat demisioner.
Taufik Gulo mengungkapkan bahwa Yuliria Daeli diduga baru aktif selama tiga tahun di struktur politik Nias Barat, sehingga secara konstitusi partai belum memenuhi syarat minimal kepengurusan formal.
"Sangat disayangkan DPD Tingkat I Sumut tidak tegas, padahal bukti sudah jelas berada di depan mata. Muncul kecurigaan kuat adanya manipulasi data administrasi yang tidak konkret demi meloloskan calon tertentu. Jika dia mengklaim aktif di tempat lain, itu bukan alasan sah tanpa bukti fisik dan administrasi otentik dari DPD asal dan dibuktikan dengan data sipol. Ini kami anggap akal-akalan atau 'pintar-pintaran' dari Ketua demisioner," ujar Taufik Gulo dengan nada tajam kepada awak media, Sabtu (31/10/2026).
Taufik menegaskan bahwa taktik pengkondisian dan penghalalan segala cara ini telah mencoreng marwah partai besar sekelas Golkar, khususnya di wilayah Nias Barat. Pengurus harian menilai ada indikasi kuat bahwa pemaksaan pencalonan Yuliria Daeli sarat akan kepentingan pribadi dan dinasti internal.
Sebagian pengurus kecamatan memutuskan untuk keluar dari forum Musda hari ini. Aksi walk out tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan adanya agenda terselubung yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama partai."ujar Taufik
"Kami ini bukan orang baru di kepengurusan Partai Golkar Nias Barat. Sistem pengkondisian seperti ini dinilai merusak nama baik organisasi. Jangan halalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Kita tidak boleh menoleransi data yang diduga dimanipulasi demi kepentingan pragmatis," tegas Taufik.
Lebih lanjut, Taufik membeberkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat laporan resmi ke DPD I Golkar Sumut sejak tanggal 22 Oktober 2026 terkait pelanggaran ini. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini surat penolakan dan keberatan tersebut belum mendapatkan balasan resmi dari pengurus tingkat provinsi.
Pihak DPP di minta agar segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh , melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan Nomor Pokok Anggota Partai Golkar (NPAPG), serta menegakkan hukum partai secara objektif tanpa pandang bulu demi menjaga legitimasi konstitusi organisasi pada MUSDA IV Nias Barat.
berita ini diturunkan, guna memberikan referensi kepada semua pihak dan adanya azas transparansi dalam tubuh Partai Golkar Nias Barat.(Redy Gea)
