CIANJUR, DETIKSATU.COM || Sebanyak 1.927 warga menjadi sasaran program redistribusi tanah objek Reforma Agraria Tahun 2026 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program yang mencakup lahan seluas 203,4 hektare tersebut disosialisasikan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Cianjur kepada masyarakat calon subjek penerima di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas.
Sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan dalam empat tahap, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang pada setiap gelombang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penguasaan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima redistribusi tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, H. Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP., menyatakan pelaksanaan Reforma Agraria di Cianjur terus berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Menurut Ara, Cianjur menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) Reforma Agraria di Pulau Jawa. Program tersebut mendapat perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi II DPR RI.
Dalam pelaksanaannya, BPN menghadapi sejumlah dinamika, terutama menyangkut penyusunan site plan, pencocokan data, serta penyesuaian tata letak kawasan. Meski demikian, tahapan penataan tetap dilanjutkan.
Salah satu capaian yang disampaikan Ara adalah penerbitan sertipikat untuk 57 bidang tanah yang telah ditempati warga.
“Cianjur merupakan pilot project di Pulau Jawa. Di sini yang sudah bisa berjalan dan terbukti dengan lahirnya sertipikat untuk 57 bidang yang saat itu sudah terdapat rumah,” ujar Ara.
Penataan Kawasan dan Kepastian Hak Warga
Dalam proses penataan, BPN melakukan pencocokan luas lahan berdasarkan dokumen peta usulan master plan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Data yang sebelumnya disampaikan BPN menyebutkan total luasan kawasan yang masuk dalam penyesuaian mencapai 1.020 hektare.
Penataan kawasan turut mencakup penyediaan fasilitas umum, terutama akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.
Dalam perencanaannya, lebar jalan bervariasi. Pada bagian paling belakang, lebar jalan disebut sekitar dua meter. Sementara rencana Jalan Puncak 2 mencantumkan ruang jalan hingga 30 meter, meskipun kondisi yang tersedia saat ini disebut baru sekitar 11 meter.
Di sisi lain, perlindungan terhadap warga yang telah lama bermukim dan menggarap lahan menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari proses redistribusi tanah.
BPN menyatakan, apabila terjadi pergeseran lokasi akibat penyesuaian site plan, mekanisme tukar-menukar atau tukar guling akan dibahas melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait.
BPN juga membuka ruang dialog bagi masyarakat yang belum tercantum dalam Surat Keputusan Gugus Tugas Reforma Agraria (SK GTRA) maupun keputusan bupati sebelumnya.
Perubahan penguasaan lahan, transaksi antarpenggarap, hingga meninggalnya pemilik atau penggarap sebelumnya menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi proses pendataan. Setiap usulan penyesuaian karena itu harus ditelusuri berdasarkan riwayat penguasaan, keabsahan dokumen, dan hak pihak lain.
Petani Sambut Keterbukaan Proses
Keterbukaan dalam pelaksanaan Reforma Agraria mendapat sambutan positif dari masyarakat petani penggarap. Mereka menyatakan senang karena BPN Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan program dan menyampaikan persoalan terkait tanah yang selama ini dikelola.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami tahapan redistribusi, persyaratan penerima, serta mekanisme penyelesaian persoalan penguasaan tanah.
Meski demikian, status sebagai calon subjek penerima tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pemegang hak atas tanah. Penetapan penerima dan penerbitan sertipikat tetap harus melalui pemeriksaan data serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BPN Siapkan Pendampingan Ekonomi Petani
BPN Kabupaten Cianjur juga menyiapkan program penataan akses (access reform) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani melalui pendampingan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengembangkan komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi, termasuk cabai lampon dan komoditas pertanian lainnya.
Langkah ini ditujukan agar Reforma Agraria tidak berhenti pada penerbitan sertipikat. Masyarakat juga diharapkan mendapatkan manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha produktif dan penguatan sektor pertanian.
Dengan sasaran 1.927 warga dan luas redistribusi 203,4 hektare, pelaksanaan program di Cianjur memasuki tahapan penting menjelang tenggat Desember 2026.
BPN masih harus memastikan ketepatan data calon penerima, kejelasan batas bidang tanah, riwayat penguasaan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama menggarap lahan.
Keberhasilan Reforma Agraria pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah sertipikat yang diterbitkan. Kepastian hak, transparansi penetapan penerima, pencegahan konflik agraria, dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi bagian penting yang menentukan manfaat program bagi masyarakat.(Bet-08)
