Sidoarjo, detiksatu.com | | Penyusutan anggaran Dana Desa hingga sekitar 70 persen berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sepanjang 2026. Pemerintah desa harus menyesuaikan prioritas, sementara sejumlah kebutuhan infrastruktur masih menunggu dukungan anggaran.
Sekretaris Desa Sidodadi, Muhammad Dofir, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Pemerintah desa berupaya menjalankan program sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus. Program yang mampu dibiayai akan kami laksanakan, sedangkan kebutuhan yang belum terealisasi diupayakan pada tahun berikutnya,” kata Dofir saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/11/2026).
Menurut Dofir, sebelumnya Dana Desa berkisar Rp800 juta hingga Rp900 juta. Namun, pada 2026 anggarannya mengalami penurunan signifikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah desa berupaya mencari sumber pendanaan lain, termasuk melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Dofir menyebut masih terdapat sejumlah titik jalan dan saluran air yang membutuhkan penanganan. Pemerintah desa telah berupaya mengajukan kebutuhan tersebut melalui mekanisme perencanaan dan aplikasi resmi pemerintah daerah.
“Kami berusaha mengajukan bantuan ke kabupaten karena masih banyak wilayah yang membutuhkan penanganan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, pemerintah desa telah menyediakan kios melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, pemanfaatannya belum optimal karena minat penyewa masih rendah. Ketentuan penyewaan kemudian dibuka bagi warga dari luar desa agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
Dofir memperkirakan Pendapatan Asli Desa (PAD) berada di kisaran Rp61 juta per tahun. Jumlah tersebut, menurut dia, masih terbatas untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Ia juga berharap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah desa berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dofir mengatakan pelayanan terus ditingkatkan dengan target penyelesaian maksimal tujuh hari, sesuai jenis dan proses administrasi yang dibutuhkan.
Terkait pemutakhiran data pemilih, ia menyebut terdapat warga di kawasan perumahan yang telah tinggal di Sidodadi, tetapi masih menggunakan KTP dari daerah asal. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu mendapat perhatian instansi terkait agar administrasi kependudukan warga yang telah menetap dapat tertib.
“Kami berharap instansi terkait dapat memberikan penjelasan dan solusi agar administrasi kependudukan warga yang sudah menetap di sini dapat tertib,” katanya.
Dofir berharap masyarakat memahami keterbatasan anggaran serta ikut mendukung pembangunan melalui semangat gotong royong dan kepatuhan membayar pajak. (bgs)
