Kendari,detiksatu.com || Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri untuk segera turun tangan menindak dugaan maraknya aktivitas tambang batu ilegal di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara masif ini terkesan dibiarkan dan seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Selain persoalan penambangan tanpa izin (peti), KPH Sultra juga menyoroti dugaan pelanggaran fatal terkait pemanfaatan fasilitas publik. Aktivitas pemuatan dan pengangkutan material tambang tersebut secara terang-terangan menggunakan jalan nasional.
Penggunaan fasilitas negara ini diduga kuat tidak memiliki izin Dispensasi Pemanfaatan Jalan dari instansi berwenang, yang berpotensi merusak infrastruktur serta membahayakan keselamatan pengguna jalan umum.
Presidium KPH Sultra, Nurlan, S.H menyatakan bahwa pembiaran ini tidak boleh diteruskan karena merugikan negara dan menabrak aturan hukum yang berlaku" tegas nya
Atas kondisi tersebut, kami dari KPH Sultra menyampaikan empat poin tuntutan utama :
• Mendesak Dirtipiter Bareskrim Polri untuk segera menurunkan tim investigasi ke Moramo Utara guna mengusut tuntas dan menangkap aktor intelektual di balik tambang batu ilegal tersebut.
• Meminta penegakan hukum yang transparan tanpa pandang bulu terhadap seluruh korporasi maupun individu yang terlibat dalam rantai pasok material ilegal ini.
• Mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penggunaan Jalan Raya Sulawesi Tenggara untuk menghentikan dan menindak tegas kendaraan pemuat material tambang yang menggunakan jalan nasional tanpa izin dispensasi resmi.
• Menantang komitmen aparat penegak hukum (APH) untuk bersikap tegas dan tidak menutup mata terhadap aktivitas yang merusak lingkungan serta fasilitas negara ini.
Kami dari KPH Sultra akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari Mabes Polri. Eksploitasi ilegal yang merusak tatanan hukum dan lingkungan di Sulawesi Tenggara harus segera dihentikan demi keadilan dan supremasi hukum " tutupnya Nurlan, S.H
Laporan:Nursalim
