Konawe,detiksatu.com || Tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya di Kecamatan Puriala, mendapat sorotan tajam dari publik. Sorotan ini mencuat setelah publik mendapati adanya anomali struktural yang dinilai tidak lazim dalam manajemen karier Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Puriala saat ini dipegang oleh Ogong, S.H., seorang penata yang baru menyandang Golongan III/c. Ironisnya, ia membawahi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Puriala, Masrik, S.H., yang secara administratif memiliki pangkat jauh lebih tinggi, yakni Pembina Tingkat I dengan Golongan IV/b.
Kondisi ini memicu kritik keras karena dinilai menabrak hierarki kepangkatan normatif di instansi pemerintah. Publik dan praktisi birokrasi lantas mempertanyakan dasar pertimbangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta pengambil kebijakan dalam menunjuk figur pimpinan wilayah tersebut.
Kendala Penilaian Kinerja dan SKP
Kejanggalan paling krusial dari penempatan ini terletak pada aspek administrasi kepegawaian, khususnya dalam pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja tahunan. Berdasarkan prinsip manajemen ASN, seorang atasan langsung bertindak sebagai Pejabat Penilai bagi bawahannya.
"Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan Golongan III/c secara objektif dan berkekuatan hukum menilai serta menandatangani rapor kinerja bawahannya yang bergolongan IV/b? Ini sangat rancu secara administratif," ungkap salah satu pengamat birokrasi daerah yang enggan disebutkan namanya.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, penunjukan Plt. memang merupakan kewenangan penuh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun, penunjukan tersebut idealnya tetap mempertimbangkan aspek senioritas, kompetensi, dan tingkat kepangkatan demi menjaga wibawa jabatan serta efektivitas komando di lapangan. Jabatan Camat sendiri secara normatif merupakan jabatan eselon III/a, yang idealnya diisi oleh pegawai bergolongan minimal III/d atau IV/a.
Menurunkan Wibawa Birokrasi
Penempatan posisi dengan format "junior membawahi senior" secara ekstrem ini dikhawatirkan dapat mengganggu psikologis kerja, harmonisasi internal di Kantor Kecamatan Puriala, hingga efektivitas pelayanan publik. Sistem tata kelola yang terbalik ini seolah memperlihatkan krisis kaderisasi atau indikasi kepentingan non-teknis dalam mutasi jabatan di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Konawe belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik kebijakan penempatan Plt. Camat Puriala yang memicu polemik administratif tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi struktur itu demi menegakkan kembali asas kepatutan dan keadilan dalam birokrasi.
Laporan: Nursalim
