Jakarta, detiksatu.com || Sejumlah delegasi Persatuan Pemuda Nias Jakarta bersama aktivis pemuda yang tergabung dalam Forum Juang Ononiha (FJO) menyampaikan kekecewaan dan sorotan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Nias di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Mereka menilai berbagai kunjungan kerja, publikasi program, dan pengumuman alokasi anggaran pemerintah provinsi harus dibuktikan melalui realisasi pembangunan fisik yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Nias.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan serius adalah kondisi ruas jalan provinsi Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat, yang dilaporkan masih mengalami kerusakan parah, dipenuhi lumpur, lubang, dan genangan air sehingga menghambat mobilitas ekonomi, pendidikan, serta aktivitas masyarakat.
Padahal, proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Siwalawa II–Sirombu (PSD Afirmasi Kepulauan Nias) tercatat memiliki nilai kontrak Rp11.947.537.000 dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2026. Kontrak ditandatangani pada 14 Agustus 2026 dengan pelaksana CV Diori dan konsultan pengawas PT Arss Baru KSO Balakosa.
Delegasi pemuda mempertanyakan transparansi progres fisik, pengawasan, dan kepastian penyelesaian proyek tersebut. Mereka juga menyoroti informasi peningkatan alokasi anggaran infrastruktur Kepulauan Nias tahun 2026 menjadi lebih dari Rp300 miliar yang harus benar-benar diwujudkan secara merata.
Mereka mendesak Bobby Nasution agar tidak hanya menampilkan agenda kunjungan kerja dan kegiatan seremonial, tetapi memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, bersama Wakil Bupati Sozisokhi Hia, juga diminta aktif memperjuangkan percepatan pembangunan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.
"Kami tidak menolak program pemerintah, tetapi mempertanyakan sejauh mana realisasinya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kunjungan kerja, pemberitaan anggaran, dan janji pembangunan, sementara kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari masih memprihatinkan. Kepulauan Nias membutuhkan bukti pembangunan, bukan sekadar narasi program," tegas perwakilan delegasi pemuda.
Sejumlah delegasi Persatuan Pemuda Nias Jakarta bersama FJO menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan bagian dari keadilan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta segera memberikan klarifikasi resmi, membuka informasi pelaksanaan proyek, dan memastikan pembangunan infrastruktur Kepulauan Nias berjalan transparan, berkualitas, serta tepat sasaran. ( Gaba'atulo W )
