Tanjab Barat, detiksatu.com || Kerusakan lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibat jebolnya tanggul milik PT Pelda Indo Mulia, kini memasuki tahap penanganan lanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) mulai menyiapkan mekanisme pendataan serta penghitungan kerugian tanaman milik warga yang terdampak.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada Jumat (6/11/2026), ditemukan sekitar 16,37 hektare lahan perkebunan dan pertanian masyarakat mengalami kerusakan akibat masuknya genangan air pasang setelah tanggul perusahaan tersebut jebol.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Disbunak untuk menginisiasi koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting guna memastikan tingkat kerusakan, jumlah tanaman terdampak, serta nilai kerugian yang dialami masyarakat dapat dihitung secara terukur dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kepala Disbunak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. Riduwan, melalui Kepala Bidang Perkebunan, Faisal Riza, S.Pt., menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan.
Menurut Faisal, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa atau Rabu dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Kesbangpol, Baperinda, Satpol PP, PTSP, Bagian Ekonomi, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), serta Camat Kuala Betara.
"Insyaallah, hari Selasa atau Rabu kita akan menggelar rapat bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil survei lapangan beberapa waktu lalu," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil koordinasi tersebut nantinya akan menjadi landasan pembentukan tim lintas OPD yang bertugas melakukan pemeriksaan lanjutan secara langsung di lokasi terdampak.
Pendataan tidak hanya berorientasi pada luasan lahan yang mengalami kerusakan, tetapi juga mencakup identifikasi jenis tanaman, jumlah batang atau pohon, hingga kondisi tanaman yang mengalami kerusakan maupun mati akibat genangan air pasang.
"Tim yang turun nantinya akan menghitung jenis batang atau pohon yang terdampak akibat jebolnya tanggul PT Pelda," jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menyebutkan bahwa tim tersebut juga akan melakukan penghitungan nilai kerugian terhadap tanaman tumbuh milik masyarakat. Penilaian dimaksud akan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) terbaru Tahun 2026 sebagai dasar penetapan nilai tanaman yang mengalami kerusakan.
"Iya, tim yang turun nanti akan menghitung ganti rugi tanaman tumbuh yang terdampak sesuai dengan Perbup terbaru Tahun 2026," tegasnya.
Dengan demikian, proses pendataan dan penghitungan kerugian diharapkan tidak berhenti pada identifikasi luasan lahan terdampak, tetapi juga menghasilkan gambaran konkret mengenai besaran kerugian ekonomi yang harus menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Sebelumnya, pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada Jumat (6/11/2026) menemukan 16,37 hektare lahan perkebunan dan pertanian masyarakat terdampak genangan air pasang. Air dilaporkan memasuki kawasan perkebunan setelah tanggul milik PT Pelda Indo Mulia mengalami kerusakan hingga jebol.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi tanaman dan lahan produktif mereka. Warga mengkhawatirkan genangan air yang terus memasuki kawasan perkebunan dapat memperburuk kondisi tanaman, bahkan menyebabkan kematian tanaman dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan petani.
Dalam konteks ini, percepatan pendataan menjadi aspek penting agar kerugian masyarakat tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memperoleh penanganan yang jelas. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan proses verifikasi dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, tanggung jawab serta sikap perusahaan terhadap kerusakan lahan masyarakat juga menjadi hal yang perlu memperoleh kejelasan melalui mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Pelda Indo Mulia belum berhasil dimintai keterangan, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon, terkait temuan kerusakan lahan perkebunan masyarakat akibat jebolnya tanggul perusahaan tersebut.
Masyarakat kini menantikan realisasi langkah pemerintah daerah, termasuk kepastian hasil pendataan dan mekanisme penyelesaian kerugian. Sebab, bagi petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor perkebunan, kerusakan tanaman bukan sekadar persoalan luasan lahan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.(Hen)
