"Saya minta untuk diupayakan [Andrie Yunus bersaksi di sidang]. Nanti, kalau Oditur tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua akan menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," kata Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto dikutip, Rabu (29/04/2026).
Hal ini, kata dia tertuang pada Pasal 152 Peradilan Militer yang berbunyi: dalam hal saksi tidak hadir meski pun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir; hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan.
"Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang menjadi saksi di suatu sidang pengadilan akan memberikan keterangan. Tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku," kata Fredy
Hal ini merujuk pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi: setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda kategori II bagi perkara pidana.
Hakim menilai aneh jika Oditur yang berperan sebagai pembela korban justru tak pernah bertemu dan mengetahui kesaksian dari sisi Andrie Yunus. Dalam persidangan, kata dia, saksi korban justru menjadi saksi utama sebelum pemeriksaan saksi dan ahli lainnya.
Fredy pun memberikan alternatif kepada Oditur untuk menghadirkan Andrie Yunus. Pertama, hadir secara fisik di ruang pengadilan. Jika ada pertimbangan kesehatan dan keamanan, Andrie bisa didampingi tim dokter dan LPSK.
Kedua, hadir secara daring atau memberi kesaksian melalui sambungan video jarak jauh. Cara ini bisa dilakukan juga dengan pendampingan dokter dan LPSK jika memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
"Tak ada masalah, kita akan fasilitasi." ujar dia.
Alibi Oditur Militer
Oditur Militer Iswadi mengungkap Puspom TNI sudah pernah mencoba memeriksa Andrie Yunus sebagai saksi korban sebanyak dua kali. Permohonan pemeriksaan diajukan penyidik melalui LPSK yang mendampingi Andrie Yunus.
Surat pertama dikirimkan Puspom TNI pada 27 Maret yang mendapat respons LPSK pada 30 Maret 2026. Isinya, LPSK menilai Andrie Yunus belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban karena masih menjalani pengobatan intensif di RSCM.
Puspom TNI kemudian mengirimkan surat kedua pada 13 April yang mendapat jawaban LPSK pada 16 April 2026. Isinya hampir serupa yaitu Andrie Yunus sedang menjalani perawatan medis secara fisik dan psikis di RSCM.
Soal pemeriksaan di sidang, kata Iswadi, Oditurat Militer II-07 Jakarta sudah pernah menyampaikan secara langsung kepada LPSK yang sempat berkunjung pada 21 April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Oditur telah mengungkap Andrie akan diminta menjadi saksi usai pengadilan memeriksa delapan saksi fakta.
"Kami sudah sampaikan persis seperti apa yang hakim ketua sampaikan," kata dia.
Oditur setidaknya menawarkan tiga alternatif pemberian kesaksian kepada Andrie melalui LPSK. Pertama, Andrie hadir di persidangan dengan pendampingan LPSK; kedua, bersaksi melalui zoom di ruang perawatan RSCM; ketiga, memberi kesaksian tertulis.
"Kalau secara tertulis ya itu kalau alternatif paling gak bisa. Misalnya dia tidak bisa betul, kami membuat tiga alternatif. Misalnya, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak," ujar Iswadi.(Red)
