Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pengawasan dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.
Rapat evaluasi tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, merumuskan rekomendasi serta strategi perbaikan, memperkuat koordinasi dan sinergi antar divisi, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program kerja pengawasan.
"Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lembata tetap menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada masa non tahapan," jelas dalam keterangan tertulis Bawaslu Lembata kepada detiksatu, Kamis, 18 Juni 2026.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan pemutakhiran data partai politik.
Selain itu, pengawasan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi pemilih, serta berbagai kegiatan lain sebagai persiapan menuju Pemilu berikutnya.
Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi. Dalam arahannya, Indah menegaskan bahwa evaluasi merupakan momentum penting untuk merefleksikan seluruh pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama masa non tahapan.
“Melalui forum ini, kita dapat mengukur capaian yang telah diraih, mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu ke depan," kata Indah.
"Perlu kita pahami bersama bahwa masa non tahapan bukanlah masa tanpa kegiatan. Justru pada periode inilah kita memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan penguatan organisasi," sambungnya.
Ia juga menuturkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem dan tata kelola kelembagaan, serta membangun kemitraan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
Ia berharap setiap divisi dapat menyampaikan capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
Selain itu, masukan, catatan kritis, serta saran konstruktif dari seluruh peserta rapat diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan kinerja ke depan.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Lembata, Muhammad Rifai, menegaskan bahwa berbagai catatan dari masing-masing divisi akan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan kelembagaan.
Ia berkata, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas berbagai program yang telah dijalankan selama masa non tahapan.
“Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, berbagai kegiatan telah kita laksanakan, mulai dari penguatan demokrasi, pengawasan pemutakhiran data partai politik, pengawasan pemutakhiran data pemilih, konsolidasi internal, hingga berbagai kegiatan lainnya," kata Rifai.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya mengevaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan-kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pengawasan.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata, Antonius Irenaeus Lanang, mendorong seluruh jajaran sekretariat untuk terus menjaga semangat kolaborasi, meningkatkan kualitas kerja, serta memperkuat hubungan kemitraan yang telah terbangun.
“Mari kita terus berinovasi, menjaga kualitas pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas pengawasan," harap Lanang.
Ia berkata, efisiensi anggaran diharapkan menjadi momentum untuk mendorong lahirnya berbagai terobosan yang mampu mendukung kinerja pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabeo.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri seluruh staf Bawaslu Kabupaten Lembata. Selain menjadi forum evaluasi kinerja, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, membangun strategi, serta menyusun rencana pengawasan yang lebih optimal dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu mendatang.
Reporter: Emanuel Boli
