Gunungsitoli,detiksatu.com || Tanggapan atas pemberitaan terkait proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias memanas. Nota Lase, sosok yang disebut dalam salah satu pemberitaan media online, menyatakan bahwa bantahan terhadap laporan harus dilakukan melalui data dan fakta, bukan menyerang pribadi atau mengalihkan pembahasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nota Lase di ruang kerjanya saat dikonfirmasi pada Rabu (26/8/2026), menanggapi tanggapan yang muncul terkait pemberitaan yang telah dimuat sebelumnya.
“Kalau ada yang perlu dikoreksi, silakan koreksi substansinya. Kalau ada data yang keliru, bantah dengan fakta dan data. Jangan justru mengalihkan persoalan dengan menyerang orang yang menulis berita,” ujar Nota.
Ia mempertanyakan narasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan pemerintah setempat terkait pemberitaannya. Menurutnya, tuduhan semacam itu harus disertai bukti yang dapat diverifikasi, bukan kesimpulan yang dibangun tanpa dasar yang jelas.
Nota mengakui memiliki hak jawab, namun menilai tidak semua bagian perlu ditanggapi secara khusus. Ia justru menyoroti bahwa sebagian tanggapan yang diterima lebih menyerupai opini yang belum didukung data.
“Kalau mau membantah pemberitaan saya, silakan. Bantah secara profesional dengan menyajikan fakta dan data yang jelas. Jangan sekadar membangun narasi opini tanpa dasar,” tegasnya.
Salah satu hal yang disoroti adalah pencantuman jenis alat berat dalam dokumen kontrak yang kemudian dinyatakan langka atau sulit didatangkan. Nota mempertanyakan logika perencanaan tersebut.
“Kalau sejak awal alat tersebut memang langka dan sulit diperoleh, pertanyaannya sederhana: mengapa alat itu dicantumkan dalam dokumen kontrak? Kalau dikatakan alat seperti Bomag memang digunakan, silakan tunjukkan buktinya seperti tipe, kapasitas, waktu penggunaan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan teknis pekerjaan,” jelasnya.
Dalam tanggapan yang muncul, pihak yang diduga membela proyek mempertanyakan besaran anggaran yang telah terserap seolah-olah menjadi syarat boleh-tidaknya masyarakat mengawasi kualitas pekerjaan. Nota menilai logika tersebut menyimpang.
“Seolah-olah kualitas pekerjaan baru boleh dipersoalkan setelah uang negara terserap 100 persen. Serapan anggaran bukan tiket masuk bagi masyarakat untuk boleh atau tidak boleh mengkritisi sebuah proyek,” ujarnya.
Ia mengajukan pertanyaan mendasar: “Kalau anggaran belum terserap penuh, apakah material yang sudah ditumpahkan dan dikerjakan di lapangan otomatis belum boleh dipertanyakan?”
Menurut Nota, yang menjadi persoalan utama bukan berapa banyak uang yang telah keluar, melainkan apakah setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati.
Membuktikan Kesesuaian Teknis, Bukan Menyerang Pribadi
Nota menegaskan, apabila ingin membantah temuan di lapangan, cara yang paling tepat adalah dengan menunjukkan dokumen teknis secara terbuka mulai dari kontrak, spesifikasi, daftar kuantitas, sumber material, hasil uji laboratorium, hingga laporan kepadatan tanah.
“Silakan tunjukkan dokumennya. Itu jauh lebih substantif daripada membahas berapa rupiah anggaran yang sudah terserap. Kalau dokumen saja belum pernah dilihat secara utuh, atas dasar apa menyimpulkan sorotan kami tidak memiliki dasar?” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kapasitas pihak yang mengambil posisi sebagai juru bicara proyek, padahal bukan penanggung jawab resmi pekerjaan tersebut.
Material timbunan yang terlihat secara fisik di lokasi, menurut Nota, sudah merupakan fakta awal yang sah untuk dipertanyakan.
“Yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah material tersebut sesuai spesifikasi, dari mana asalnya, bagaimana kualitasnya, dan apakah pemadatannya benar. Kalau timbunan yang terlihat nyata saja bukan fakta awal untuk dipertanyakan, bukti seperti apa yang sebenarnya diinginkan?” katanya.
Ia mengingatkan bahwa proyek ini bernilai puluhan miliar rupiah dan dibiayai uang rakyat. Kualitas pembangunan yang nantinya digunakan oleh anak-anak Nias harus menjadi perhatian utama, bukan siapa yang paling keras membela kontraktor.
“Kita tidak sedang mencari musuh. Kita hanya memastikan uang publik digunakan dengan benar dan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Kontraktor bisa selesai dan pergi, tetapi masyarakat Nias yang akan menggunakan bangunan ini puluhan tahun ke depan,” pungkas Nota Lase.
Nota menegaskan: perdebatan seharusnya dikembalikan kepada data, dokumen, dan fakta di lapangan. “Kalau pekerjaan sudah sesuai kontrak, tunjukkan buktinya. Sederhana,” tutupnya.
Polemik proyek SMAN Unggulan Sukma Nias menyoroti satu hal yang mendasar: pengawasan publik terhadap uang rakyat adalah hak, bukan gangguan. Kini publik menanti apakah jawaban yang diberikan nanti berbentuk data teknis yang transparan, atau sekadar narasi yang mengalihkan persoalan.(SZ)
