Kapuas hulu,detiksatu.com || Persoalan pembayaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil menjadi sorotan. Investor yang terlibat dalam pembangunan SPPG mengaku telah mengeluarkan biaya untuk membangun fasilitas tersebut, namun pembayaran yang diharapkan hingga kini belum juga diterima.
Keluhan tersebut disampaikan Dabit Ragom pada Rabu (26/8/2026). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait pembayaran pembangunan SPPG terpencil yang telah diselesaikan.
“Sudah masuk bulan ke-10 belum dibayar sepeser pun,” ujar Dabit.
Menurutnya, sejak awal terdapat informasi bahwa pembayaran akan dilakukan paling lama dua bulan setelah pembangunan dapur SPPG selesai. Namun, hingga kini investor mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian pembayaran tersebut.
“Janji awal paling lama dua bulan setelah pembangunan dapur selesai akan dibayarkan. Ini sudah sembilan bulan lebih belum ada kejelasan dari BGN,” katanya.
Dabit menilai kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian karena pembangunan fasilitas SPPG membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Investor telah mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan fasilitas yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Menurutnya, investor tidak mempersoalkan apabila terdapat tahapan administrasi maupun proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan. Namun, yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan mengenai status pembayaran dan kepastian waktu penyelesaiannya.
Jika tidak ada kejelasan, Dabit menyebut pihaknya siap menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami harus demo ke Jakarta demi tuntutan,” ujarnya.
Rencana penyampaian aspirasi tersebut diharapkan tetap dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspirasi tersebut dapat diarahkan untuk meminta transparansi mengenai mekanisme pembayaran, status administrasi pembangunan, hasil verifikasi pekerjaan, serta kepastian penyelesaian kewajiban kepada investor.
Persoalan ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Apabila pembangunan SPPG telah selesai, bagaimana mekanisme pembayaran kepada investor? Apakah seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi? Apa yang menjadi kendala sehingga pembayaran belum terealisasi hingga berbulan-bulan?
Publik kini menunggu penjelasan BGN. Kejelasan tersebut penting agar tidak muncul dugaan maupun kesimpangsiuran mengenai proses pembangunan dan pembayaran SPPG di wilayah terpencil.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini berdasarkan keterangan pihak yang menyampaikan keluhan. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan pihak tertentu sebelum terdapat dokumen, fakta yang terverifikasi, serta keterangan resmi dari pihak terkait.
BGN dan pihak terkait diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan serta Kode Etik Jurnalistik.
