Gunungsitoli,detiksatu.com || Dugaan pemalsuan dokumen dan stempel atas nama Yayasan Bhakti Keluarga Harapan mencuat di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Enius Gea, selaku Pemilik sekaligus Ketua Yayasan, melaporkan DH ke Satuan Pelayanan Terpadu (SPKT) Polres Nias pada Senin (17/9/2026).
Laporan bernomor LP/B/541/IX/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumut diterima petugas pada pukul 16.16 WIB. Dalam laporannya, pelapor menduga terlapor memalsukan surat serta stempel dengan mengatasnamakan yayasan — padahal tidak memiliki kewenangan mewakili lembaga tersebut.
Peristiwa diduga terjadi pada Senin, 14 September 2026 sekitar pukul 12.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Gunungsitoli. Kejadian terungkap setelah istri pelapor menerima foto dokumen yang dinyatakan tidak sah. Dokumen itu digunakan atas nama yayasan, padahal jabatan terlapor hanya sebagai Pembina — bukan Ketua maupun pemilik yayasan.
"Terlapor diduga memalsukan stempel dan menggunakan dokumen tersebut dengan mengatasnamakan pemilik yayasan, padahal hanya menjabat sebagai Pembina. Saya selaku Ketua Yayasan merasa sangat keberatan dan melaporkan agar diproses sesuai hukum," ungkap Enius Gea.
Pelapor menegaskan tindakan tersebut dilakukan secara sepihak dan merugikan nama baik Yayasan Bhakti Keluarga Harapan. Ia memohon kepolisian menindaklanjuti secara transparan serta mengimbau masyarakat memverifikasi setiap dokumen yang dibuat oleh terlapor kepadanya selaku Ketua yang sah.
Menjawab asas keberimbangan, awak media berupaya mengonfirmasi langsung kepada DH pada Sabtu (19/9/2026). Kesempatan diberikan untuk menjelaskan kedudukannya, kewenangan yang dimiliki, asal stempel, hingga tanggapan terhadap laporan yang masuk.
Menanggapi hal tersebut, DH menyatakan bersedia memberikan keterangan dan mengundang awak media ke kediamannya.
"Kalau mau konfirmasi, datang saja ke rumah saya di Siwalubanua II, bersama teman-teman yang bertanya kemarin. Terima kasih, saya ada di sana, saya tinggal di sana," ujar DH.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyidikan.
(SZ)
