Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, perang melawan kemiskinan harus dimulai dari data. Sebab, intervensi pemerintah tidak akan efektif jika masih menggunakan data warga yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan.
Hal itu disampaikan Gus Fawait dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Pemkab Jember sebelumnya melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap, termasuk melibatkan ASN untuk menyisir kelompok masyarakat dalam desil 1. Mahasiswa KKN Kolaboratif juga dilibatkan dalam pemutakhiran data.
Hasilnya cukup mengejutkan. Puluhan ribu data warga miskin ditemukan sudah tidak relevan karena warga yang tercatat telah meninggal dunia.
“Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap,” kata Gus Fawait.
Menurut dia, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan membagi bantuan secara merata.
Kondisi warga berbeda. Karena itu, Pemkab Jember membagi intervensi menjadi dua kelompok besar: warga miskin usia produktif dan nonproduktif.
Kelompok produktif diarahkan untuk naik kelas. Bukan sekadar menerima bantuan, tetapi didorong memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan melalui pelatihan kerja, pengembangan keterampilan dan bantuan kewirausahaan.
Sementara warga miskin yang sudah tidak produktif, terutama lansia berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan pola berbeda. Bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi intervensi utama.
“Yang produktif harus kita dorong agar mandiri. Sedangkan yang nonproduktif harus mendapatkan perlindungan,” jelasnya.
Strategi itu juga tidak berhenti pada program jangka pendek.
Pemkab Jember menyiapkan skema berlapis hingga jangka panjang.
Dalam jangka menengah, pembangunan diarahkan pada infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai penerangan jalan, revitalisasi pasar hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.
Untuk jangka panjang, pendidikan menjadi taruhan. Beasiswa dan pembangunan sekolah diposisikan sebagai investasi untuk memutus rantai kemiskinan.
Dampaknya memang tidak bisa dipetik dalam hitungan bulan, tetapi diharapkan terasa dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Gus Fawait menyebut tren kemiskinan absolut di Jember terus bergerak turun.
Pemkab pun memasang target agar penurunan tersebut tidak berhenti pada satu periode, melainkan berlanjut dalam lima tahun ke depan.
Kolaborasi dengan DPRD menjadi salah satu kunci. APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menghasilkan dampak ekonomi dan sosial.
Program pelayanan dasar seperti homecare juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember tercatat terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Bagi Pemkab Jember, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran terserap.
Lebih dari itu, seberapa banyak warga yang benar-benar keluar dari persoalan kemiskinan.
Karena itu, pembenahan data menjadi pekerjaan awal. Dari data yang bersih, intervensi bisa lebih tepat. Dari intervensi yang tepat, anggaran diharapkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
(Wiwik)
