Kapuas hulu,detiksatu.com || Persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU serta tingginya harga BBM yang dijual melalui pengecer kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat kecil yang bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Sorotan tersebut disampaikan Budi Yanto, SE, Ketua Partai Buruh Kabupaten Kapuas Hulu. Ia menilai persoalan ketersediaan dan harga BBM perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak terkait.
“Ini sangat miris. Masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mereka membutuhkan BBM untuk bekerja, mencari nafkah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Budi Yanto.
Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan panjangnya antrean di SPBU, tetapi juga bagaimana BBM kemudian tersedia di tingkat pengecer dengan harga yang masih dianggap tinggi oleh masyarakat.
Budi turut mempertanyakan efektivitas surat edaran Bupati Kapuas Hulu yang berkaitan dengan pengaturan harga BBM di tingkat pengecer. Ia menilai, apabila kebijakan telah diterbitkan, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya di lapangan.
“Kalau sudah ada surat edaran dari pemerintah daerah, tentu harus ada pengawasan dan tindak lanjut di lapangan. Jangan sampai aturan hanya menjadi surat di atas kertas, sementara masyarakat tetap menjerit akibat harga yang tinggi,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap persoalan distribusi dan harga BBM yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Budi menilai persoalan BBM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Nelayan, petani, pelaku usaha kecil, pekerja transportasi maupun masyarakat umum membutuhkan BBM dengan harga dan distribusi yang wajar.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD dan instansi terkait perlu duduk bersama mencari solusi konkret, termasuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM.
“Jangan hanya masyarakat yang diminta tertib. Pemerintah juga harus hadir memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dilaksanakan dan diawasi,” katanya.
Budi juga meminta apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran harga maupun distribusi BBM di tingkat pengecer, pihak berwenang melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.
“Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum dan pihak terkait harus mencari solusi bersama. Yang paling penting masyarakat jangan sampai terus dirugikan,” pungkasnya.
