Lombok timur,detiksatu.com | | Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (LP2MI) NTB mengungkap dugaan pola baru pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Timur Tengah melalui Malaysia. Modus tersebut disebut menyasar calon pekerja migran, termasuk eks PMI asal Lombok Timur.
Direktur Eksekutif LP2MI NTB, Aris Munandar, mengatakan calon pekerja kerap dijanjikan keberangkatan gratis, proses cepat, hingga gaji besar. Tawaran itu, menurut dia, dimanfaatkan pihak yang diduga berperan sebagai calo atau sponsor untuk merekrut calon pekerja.
“Bagi sebagian orang ini impian. Bagi sebagian lain ini keterpaksaan. Ada juga yang menjadikan kerja ke luar negeri sebagai pelarian masalah pribadi,” kata Aris dalam keterangan tertulis, Rabu (09/09/2026).
Menurut Aris, kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat sebagian warga rentan menerima tawaran bekerja ke luar negeri tanpa memastikan lebih dulu legalitas penempatannya.
Ia mengatakan, pola yang ditemukan tidak berhenti pada perekrutan. Calon pekerja disebut terlebih dahulu ditempatkan di sejumlah wilayah di Jawa dan Jakarta sebelum diberangkatkan ke Malaysia.
Dari Malaysia, mereka kemudian diduga diteruskan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Menurut Aris, jalur tersebut digunakan untuk mengaburkan asal keberangkatan sebelum pekerja ditempatkan melalui agensi atau perusahaan di negara tujuan.
“Ini bukan penempatan kerja. Ini jual beli manusia,” ujarnya.
Persoalan, kata Aris, semakin kompleks karena sebagian calon pekerja disebut menggunakan visa ziarah. Setibanya di negara tujuan, mereka kemudian menunggu proses penempatan kepada majikan melalui agensi.
LP2MI NTB juga menerima sejumlah pengaduan terkait persoalan pekerja migran di Lombok Timur. Sebagian laporan disebut telah ditangani, sementara lainnya masih dalam proses pendampingan.
Menurut Aris, mayoritas pengadu merupakan perempuan yang sebelumnya pernah bekerja sebagai PMI di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan Taiwan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup ditangani setelah korban muncul. Pengawasan sejak tahap perekrutan dinilai penting, terutama dengan memperkuat pemahaman calon pekerja mengenai prosedur penempatan resmi.
Sedikitnya ada tiga persoalan yang menurut Aris perlu mendapat perhatian, yakni kejelasan job order, minimnya sosialisasi kepada calon PMI, serta kemampuan pihak yang diduga menjalankan modus tersebut beradaptasi terhadap perubahan aturan.
“Ini permasalahan berkelanjutan. Kasus baru dengan modus sama selalu berulang dari pusat sampai daerah,” tuturnya.
LP2MI NTB berharap pengawasan terhadap proses perekrutan dan pemberangkatan calon pekerja migran diperkuat. Masyarakat juga diminta tidak mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri sebelum memastikan perusahaan penempatan, negara tujuan, jenis pekerjaan, dokumen, serta jalur keberangkatannya sesuai ketentuan.
Media ini siap menerima klarifikasi, koreksi maupun hak jawab dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. (hef/bgs)
