Bekasi,detiksatu.com || Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memimpin konsolidasi sekitar 2.000 buruh di kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 September 2026. Konsolidasi tersebut menjadi momentum penguatan organisasi pekerja menghadapi agenda strategis ketenagakerjaan, khususnya pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 dan regulasi perlindungan tenaga kerja.
Dalam konsolidasi itu, Said Iqbal menegaskan bahwa kekuatan organisasi buruh bertumpu pada persatuan, kedisiplinan, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Menurutnya, keterlibatan ribuan buruh dalam konsolidasi menunjukkan bahwa kelompok pekerja di kawasan industri Bekasi memiliki organisasi dan jaringan yang aktif dalam mengawal agenda ketenagakerjaan.
Fokus utama yang disoroti adalah kebijakan pengupahan 2027. KSPI mendorong agar penetapan upah mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Selain persoalan upah, agenda yang turut dikawal mencakup isu outsourcing, pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta perlindungan dan pembayaran pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.
Said Iqbal juga menekankan bahwa perjuangan serikat pekerja harus ditempatkan dalam koridor hubungan industrial yang konstruktif.
«“Perjuangan buruh bukan untuk menciptakan kegaduhan. Buruh menginginkan hubungan industrial yang adil, investasi yang sehat, dan perusahaan yang berkembang bersama kesejahteraan pekerja.”»
Ia meminta seluruh jajaran pekerja menjaga disiplin organisasi dan menyampaikan aspirasi secara terukur dalam menghadapi pembahasan kebijakan ketenagakerjaan ke depan.
Konsolidasi di kawasan industri MM2100 tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa isu upah minimum 2027 akan menjadi salah satu agenda penting serikat pekerja dalam periode mendatang.
Dari Bekasi, barisan pekerja menyatakan kesiapan untuk terus mengawal kepentingan ketenagakerjaan melalui konsolidasi organisasi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap proses kebijakan pengupahan 2027. (Fardin Kardin T)
