SERANG,DETIKSATU.COM || Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, menyatakan dukungannya terhadap rencana aksi unjuk rasa Koalisi Mahasiswa Pejuang Integritas (KOMPAS) di Polda Banten. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan agar dugaan tindakan represif oknum kepolisian terhadap mahasiswa saat demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Banten pada 5 Oktober 2026 diusut secara menyeluruh.
King Naga meminta Kapolda Banten dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten menindaklanjuti dugaan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
Menurutnya, setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti, serta keterangan para saksi.
“Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan demonstrasi harus dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan tetap menghormati hak-hak mahasiswa,” ujar King Naga.
Ia menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan tindakan kekerasan atau penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur, anggota yang terbukti melanggar harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Minta Kapolda Banten Tidak Abaikan Dugaan Pelanggaran
King Naga meminta Polda Banten memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun kode etik dalam pengamanan demonstrasi.
“Jangan sampai ada pembiaran apabila memang ditemukan anggota yang bertindak di luar batas kewenangannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum, disiplin, dan kode etik yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mendorong Propam Polda Banten mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk rekaman video, foto, serta keterangan mahasiswa dan saksi yang berada di lokasi kejadian.
King Naga menilai, penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Di sisi lain, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan ketentuan yang berlaku.
KOMPAS Siapkan Aksi di Polda Banten
Sebelumnya, Koalisi Mahasiswa Pejuang Integritas (KOMPAS) menyatakan rencana menggelar aksi unjuk rasa di Polda Banten untuk mendesak pengusutan dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa dalam demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Banten pada 5 Oktober 2026.
Dalam tuntutannya, KOMPAS meminta aparat mengidentifikasi anggota yang diduga terlibat, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang diduga menjadi korban, serta mengevaluasi pola pengamanan demonstrasi agar kejadian serupa tidak terulang.
KOMPAS juga menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
King Naga berharap rencana aksi tersebut menjadi momentum bagi Polda Banten untuk menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Persoalan ini harus diselesaikan melalui pemeriksaan yang objektif. Apabila ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Namun, semua pihak juga harus menghormati proses pemeriksaan dan tidak mendahului hasilnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan tindakan represif tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Awak media masih memerlukan konfirmasi dari Polda Banten serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan pemberitaan yang berimbang.
(Jul)
