Yahukimo,detiksatu.com || Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo bersama warga Papua yang berdomisili di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, melakukan aksi pembagian selebaran dan pernyataan sikap pada Selasa, 30 September 2026.
Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma (Rome Agreement) 30 September 1962.
Berdasarkan laporan lapangan, kegiatan dimulai sejak pukul 07:00 WIT dengan pembagian surat seruan kepada masyarakat di tiga titik, yakni kawasan pemukiman warga, kompleks ruko Pangkalan Cendrawasih, dan di sekitar Tugu Jam Kota Dekai.
Kemudian pada pukul 11:01 hingga pukul 11:33 WIT, massa melanjutkan kegiatan dengan membacakan sikap pernyataan politik terkait penolakan terhadap Rome Agreement serta pernyataan bahwa Papua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB Wilayah Yahukimo menegaskan bahwa Rome Agreement yang ditandatangani pada 30 September 1962 di Roma, Italia, merupakan perjanjian lanjutan dari New York Agreement 15 Agustus 1962 yang menentukan status politik Papua Barat.
Latar Belakang Sejarah yang Disoroti KNPB
Dalam dokumen yang dibagikan KNPB Yahukimo, dijelaskan bahwa Rome Agreement ditandatangani oleh perwakilan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, tanpa keterlibatan perwakilan asli Papua.
Isi pokok perjanjian yang disoroti adalah:
1. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan administrasi Papua Barat kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority / Otoritas Sementara PBB).
2. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia.
3. Sebelum akhir tahun 1969, rakyat Papua dijanjikan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) / Act of Free Choice.
Selain itu, dalam rilis KNPB disebutkan adanya poin lain yang kerap disoroti gerakan Papua, seperti adanya program pembangunan untuk persiapan Pepera 1969 dan isu terkait program transmigrasi.
Bagi KNPB, setiap tanggal 30 September diperingati sebagai hari hilangnya suara Papua di meja diplomasi internasional.
Alasan Penolakan Menurut KNPB
KNPB Wilayah Yahukimo menyampaikan dua alasan utama penolakan terhadap kedua perjanjian tersebut:
Pertama, perjanjian tersebut diambil tanpa kehadiran orang asli Papua sebagai pemilik wilayah. Keputusan tentang masa depan Papua dinilai diambil di New York dan Roma tanpa satu kursi pun untuk wakil orang Papua.
Kedua, KNPB menilai kedua perjanjian tersebut menjadi pintu masuk yang mengantar pada pelaksanaan Pepera 1969 yang menurut mereka cacat secara hukum dan tidak demokratis.
"Kami menegaskan bahwa New York Agreement dan Rome Agreement adalah ilegal karena tidak melibatkan rakyat Papua sebagai subjek hukum yang menentukan nasibnya sendiri," demikian kutipan dalam pernyataan sikap KNPB Wilayah Yahukimo.
Hingga berita ini diturunkan, kegiatan pembagian selebaran dan pembacaan pernyataan sikap di Kota Dekai, Yahukimo dilaporkan berjalan tertib. Aparat keamanan terlihat melakukan pemantauan di sejumlah titik untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi yang dilakukan KNPB Wilayah Yahukimo tersebut.
Reporter. Saranus Kogeya
