Medan,detiksatu.com || Yayasan Ono Niha Hasambua Peduli (ONHP) menggelar Diskusi Publik bertema “Tantangan dan Peluang Pemekaran Calon DOB Provinsi Kepulauan Nias dan Dampak Pemekaran Dapil serta Potensi SDA & SDM Kepulauan Nias”, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Universitas Sari Mutiara Indonesia, Jalan Kapten Muslim No. 79, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Diskusi publik ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat komunikasi dan soliditas Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) bersama berbagai elemen masyarakat, akademisi, pemuda, serta diaspora Nias.
Agenda tersebut juga membahas secara terbuka berbagai tantangan dan peluang dalam proses pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, termasuk aspek sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta dampak pemekaran daerah pemilihan.
Secara kelembagaan, keberadaan BPP-PKN dalam memperjuangkan aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias juga tercatat dalam agenda resmi lembaga negara. Dokumen Komite I DPD RI mencatat adanya permohonan audiensi BPP-PKN terkait pembentukan daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Nias pada Maret 2026.
Pemerintah Kota Gunungsitoli juga sebelumnya mencatat adanya audiensi BPP-PKN dengan Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias dalam rangka membahas perkembangan dan dukungan terhadap proses pembentukan provinsi.
konsolidasi harus diperkuat
Yayasan Ono Niha Hasambua Peduli menempatkan diskusi publik sebagai sarana mempertemukan berbagai pandangan dan memperkuat koordinasi antarelemen masyarakat Nias.
Soliditas, komunikasi, kajian, dan konsistensi perjuangan menjadi bagian penting dalam mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan moderator, di antaranya Mayjen TNI (Purn) Drs. Cristian Zebua, M.M., Warlio, Ph.D., Frendianus I. R. Zebua, S.Pd., serta Deasy sebagai moderator/penyiar Radio Kardopa, sebagaimana tercantum dalam publikasi kegiatan.
Diskusi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPP-PKN, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, diaspora, dan seluruh elemen masyarakat Nias dalam membangun komunikasi yang terarah mengenai masa depan Kepulauan Nias.
Dengan konsolidasi yang semakin kuat, seluruh aspirasi masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara terukur, berbasis data, serta melalui mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Gaba'atulo Waruwu)
