Kacab Kejari Entikong Peringati Hari Anti Korupsi Internasional Bersama Pelajar Dan  Seluruh Unsur Masyarakat

Oleh On Desember 06, 2019



SANGGAU,Entikong Detiksatu.com
 Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi yang disepakati antar Negara pada tanggal 31 Oktober 2003. Melalui resolusi tersebut, selanjutnya PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong menyelenggarakan kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2019. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh instansi yang ada di Entikong, pelajar SMP dan SMA di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam, serta seluruh lapisan masyarakat di dua daerah tersebut dengan jarak sepanjang 5 km dimulai dari PLBN Entikong dan finish di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

"Tentunya acara ini diharapkan dapat menjadi momentum pengingat bagi masyarakat dan instansi pemerintah dalam melanjutkan dan meningkatkan semangat pemberantasan korupsi serta memberikan penyegaran kembali bahwa upaya penindakan dan pencegahan korupsi harus menjadi usaha bersama baik dalam lembaga pemerintah dan masyarakat luas, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di hari anti korupsi tahun lalu," kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Sanggau di Entikong, Akwan Annas usai mengikuti jalan sehat HAKI, Sabtu (7/12).

Akwan menyebut, kegiatan jalan sehat ini sengaja diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tahun 2019 dan dilaksanakan terbuka untuk umum. Dalam acara tahun ini Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong juga akan membagikan Doorprize.



“Mari kita wujudkan Perbatasan yang bersih dan bebas dari korupsi, hidup sehat hidup tanpa korupsi” ajaknya.

Pada kesempatan itu, Akwan juga menyinggung amanat Jaksa Agung Pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 dengan tema "Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju" yang mana dalam amanat tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menginginkan seluruh warga Adhyaksa melakukan introspeksi dan melakukan evaluasi guna mendorong perbaikan kualitas kerja, dan dalam hal penanggulangan korupsi ini tidak hanya semata-mata diperlukan langkah-langkah pemberantasan yang bersifat sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional, namun orientasi penanggulangannya juga harus dapat memberikan solusi yang memberikan manfaat bagi perbaikan sistem khususnya dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi ekspektasi terciptanya "Indonesia Maju" yang bersih dan bebas dari korupsi. 

"Korupsi merupakan musuh bersama. Oleh karenanya agenda pemberantasan korupsi harus merepresentasikan upaya yang melibatkan partisipasi semua komponen bangsa. Terlebih aparatur Kejaksaan sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum, maka sudah sepatutnya kita mendorong dan menggerakkan setiap warga masyarakat dan komponen lainnya untuk menjadi bagian dari gerakan moral dalam memerangi korupsi di level mana pun," pungkasnya.


Penulis : Libertus 

PINGGIR JALAN BUKANLAH TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)

Oleh On Desember 06, 2019


Detiksatu.com
Berbicara mengenai masalah sampah adalah suatu permasalahan yang seakan-akan tiada habisnya dari dulu sampai sekarang. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kebersihan lingkungan sekitarnya. 

Pasalnya kondisi ini terlihat di jalan Ampera Raya, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya menuju ke jalan raya Trans Kalimantan. Ruas jalan itu kerap menjadi tempat pembuangan sampah (TPS) dadakan seperti dibuktikan ada ditemukan tumpukan sampah, dan ini bukanlah tumpukan sampah yang pertama. Sebelum tumpukan sampah yang ini juga pernah ada tumpukan sampah yang lainnya, hanya saja sudah dipasang plang larangan dan sudah dibersihkan sehingga sekarang tumpukan sampah di pinggir jalan yang dulu sudah tidak ada. Namun, sangat disayangkan hilang tumpukan sampah satu muncul lagi tumpukan sampah yang baru.

Masih ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kerap kali membuang sampah sembarangan, terlebih sampah rumah tangga yang dibuang di pinggir jalan yang bukanlah tempat pembuangan sampah. Entah siapakah yang membuang sampah di pinggir jalan itu pertama kalinya. Berawal dari satu kantong plastik besar yang berisikan sampah rumah tangga yang dibuang di pinggir jalan yang memicu orang lain juga ikut membuang sampah di tempat tersebut. Sehingga terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan yang bukan  seharusnya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. 

Tumpukan sampah di pinggir jalan sangat mengganggu pemandangan ketika melintasi jalan Ampera Raya yang menuju ke jalan raya Trans Kalimantan. Kini tumpukan sampah yang di pinggir jalan tersebut telah dipasang plang sebagai larangan membuang sampah dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya. 

Sangat disayangkan masalah membuang sampah sembarangan (di pinggir jalan) sering dilakukan padahal pemerintah telah menyediakan bak truck sampah untuk tempat pembuangan sampah, yang nantinya sampah-sampahnya akan diangkut oleh petugas ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). 
     
Hal ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, masih banyak tempat lain yang biasanya kita temukan ada sampah yang dibuang sembarangan. Di jalanan biasanya ada pengendara baik itu yang menggunakan kendaraan mobil maupun motor yang dengan seenaknya membuang sampah di pinggir jalan, perilaku tersebut karena tidak di dasari dengan rasa cinta akan kebersihan lingkungan hidup. Padahal apa susahnya membuang sampah pada tempatnya, kalau sedang berkendaraan tunggulah sampai menemukan tempat sampah baru sampahnya dibuang di sana. 

Terlebih yang menjadi sasaran untuk tempat membuang sampah adalah pinggir jalan lahan yang kosong. Mentang - mentang lahannya kosong ada saja orang yang dengan semena-mena membuang sampah di pinggir jalannya.

Sudah menjadi tugas kita secara bersama-sama baik itu pemerintah maupun masyarakatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Jangan sampai pinggir jalan dijadikan sebagai TPS dadakan lagi.


Penulis : Elisabet Winda

BIJAK DALAM MENYIMAK

Oleh On Desember 06, 2019


Kurniansyah

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju saat ini tidak terlepas dari munculnya informasi atau berita berita yang begitu beragam juga diselingi dengan berita palsu atau yang lebih sering kita sebut dengan berita Hoax. Hoax berarti pemberitaan palsu yang diartikan sebagai usaha untuk menipu, mengakali pembaca dengan kepercayaan sebuah hal tertentu. Berita hoax banyak ditemukan pada beberapa media sosial hingga rentetan pesan beruntun dari aplikasi pesan singkat. Berita hoax diciptakan oleh sesorang yang digunakan untuk menggiring opini masyarakat luas terhadap sebuah kejadian tertentu.

Awalnya memang sulit membedakan mana berita asli dan mana berita hoax namun ada beberapa jurus pengkal agar anda terhindar dari penyebaran berita hoax :

1. Hati - Hati Dengan Judul Yang Profokatif
Biasanya berita - berita hoax menggunaka bahasa yang cuku sensasional dan provokatif yang isinya mungkin diambil dar berita resmi namun sudah melalui tahap perubahan atau berita yang dipotong sesuai dengan persepsi yang diinginkan dari si pembuat berita hoax. Abaikan saja jika berita yang anda baca memuat judul yang mengandung unsur tersebut atau bahkan dengan thumbnail atau gambaran kilasan yang penuh dengan editan dan menjurus pada kehebohan. Karena berita - erita seperti ini justru malah dianggap menarik bagi sebagian orang untuk meng-kliknya.

2. Perhatikan Alamat Situs
Situs berita hoax ataupun sumber dari berita hoax biasanya memang mencantumkan link yang digunakan untuk membuka alamat situs. Perhatikan dahulu alamat situs yang digunakan apakah menggunakan situs domain atau website berbayar. Tentunya Hal yang dilakukan pembuat berita bohong tidak mau ambil pusing dengan situs web resmi sehingga ia akan menggunakan situs web gratisan seperti blogspot, dll. Namun tidak sedikit juga yang menggunakan domain situs berbayar untuk lebih meyakinkan para pembacanya.

3. Periksa Fakta dan Laporkan
kemajuan teknologi yang pesat sudah memudahkan kita untuk mencari beragam informasi yang sangat mudah ditemukan. Anda bisa melakukan searching terlebih dahulu untuk melihat apakah berita tersebut benar atau tidak. Jika berita yang anda daatkan memang terbukti salah atau hanya berita Hoax saja, anda bisa melaporkan akun atau berita tersebut ke pihak media sosial penyebar berita tersebut. 

4. Berlaku Cuek namun Kritis
Bagi penyebaran berita hoax yang menggunakan pesan beruntun pada aplikasi chatting, anda bisa bersikap cuek dengan tidak menyebarkan berita tersebut ke beberapa grup atau teman yang lain, dan hal yang perlu anda lakukan selanjutnya adalah kritis terhadap orang yang melakukan penyebaran berita hoax tersebut sekalipun itu adalah teman atau kerabat anda. Beri tahu pada mereka jika berita tersebut tidak benar dan jangan menyebarkan berita asal - asalan sebelum tahu kebenarannya karena dapat diancam dengan berbagai pasal yang serius.

Berita hoax memang akan membuat bangsa Indonesia pecah belah oleh suatu oknum yang hanya ingin menganbil keuntungan sendiri. Padahal sangsi yang berat akan diterima bagi siapapun yang membuat  berita bohong sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". 

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yakni "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Jadi sebelum anda menyebarkan sebuah berita silahkan cek kebenarannya terlebih dahulu sebelum anda melakukan pelanggaran tersebut.

Semakin besarnya jumlah penguna internet dan dengan mudahnya mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoax semakin dengan mudah tersebar. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman untuk penyebar hoax belum mampu mengendalikan jumlah berita hoax yang terus terproduksi setiap waktu. Jadi sebaiknya kita berhati hati dalam mempercayai sebuah berita. Jangan terlalu mudah percaya pada berita karena bisa jadi berita yang kita baca tersebut adalah berita yang hanya karangan yang dibuat seseorang demi keuntungan pribadi orang atau golongan tertentu. Jangan mau di adu domba oleh pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan semata. Dengan demikian hendaknya masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet Sehat dengan Literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.

BIROKRASI YANG BERBELIT-BELIT

Oleh On Desember 06, 2019



Detiksatu.com
Birokrasi di Indonesia memang selalu menjadi sebuah diskusi khusus yang mungkin tidak ada hentinya dan tidak pernah membosankan untuk menjadi sebuah pembahasan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya problematik dalam pelaksanaannya yang jauh dari harapan. Meskipun pemerintah mulai memperbaiki tata pemerintah dan sistem birokrasi yang lebih efisien dan tidak berbelit - belit, namun belum juga menampakkan hasil yang signifikan. 

Perubahan birokrasi yang ditunggu oleh masyarakat banyak terdapat pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga reformasi di Indonesia tidak terasa begitu bermakna bagi rakyat jika pelayanan publik masih tetap mengecewakan.

Max Weber adalah seorang tokoh besar Sosiologi yang berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1864 - 1920 dan mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Beliau juga sangat banyak berkontribusi khususnya pada perkembangan ilmu sosiologi dan hukum masyarakat. 

Salah satu teorinya tentang birokrasi mungkin bisa menjadi pembahasan yang menarik mengingat birokrasi yang ada di Indonesia justru malah menyimpang dari teori Max Weber ini. Menurut Max Weber, ada beberapa tipe ideal birokrasi yang rasional, namun pada tiap poin - poin tersebut justru berbanding terbalik dengan fakta yang telah ditemui di negara kita. Misalnya hal yang pertama menjadi pembahasan yakni menurut Max Weber

"Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya" namun pada kenyataannya banyak pejabat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sesuatu hal diluar kekuasaanya, inilah yang menjadi salah sehingga banyak orang yang akan dirugikan atas kekuasaannya yang digunakan secara sembarangan.

Mengapa bisa terjadi Birokrasi yang berbelit?
Pertanyaan ini memang terkadang menjadi pertanyaan besar bagi kita, namun untuk menjawab pertanyaan seperti ini sebetulnya memang ada 3 alasan besar tentang mengapa demokrasi di Indonesia ini berbelit dan sangat rumit. 

Berikut penjabarannya :

1. Birokrasi yang berbelit memang disengaja oleh segelintir oknum
Sistem birokrasi di Indonesia memang sudah sangat berbelit dan panjang. Salah satu  penyebab utama yang membuat proses birokrasi berjalan lambat yakni justru bersumber dari beberapa oknum pejabat yang memang disengaja agar menjadi lama. Hal ini biasanya untuk mencari keuntungan semata oleh pihak pejabat tersebut sehingga masyarakat ditempatkan pada dua pilihan sulit yakni menambah uang untuk pemrosesan yang cepat atau menambah waktu tunggu menjadi panjang. Hal ini memang dirasa tidak adil untuk masyarakat, namun memang itulah yang sering terjadi pada birokrasi Indonesia saat ini.

2. Pejabat yang hanya ikut dan tidak berfikiran cerdas

Hal yang kedua yang menjadi penyebab alasan mengapa birokrasi di Indonesia ini menjadi rumit karena para petugas atau pejabat negara hanya menjalankan apa yang sudah diwariskan oleh pejabat sebelumnya dan tidak memikirkan bagaimana cara merubah proses birokrasi agar berjalan lebih efisien dan efektif. Sehingga meskipun pejabat administratif tersebut sudah diganti berkali kali dalam beberapa periode maka akan tetap saja menggunakan cara lama yang itu – itu saja dalam menjalankan birokrasinya. Hal inilah yang menyebabkan birokrasi di Indonesia justru akan semakin buruk dan tidak berkembang dengan baik.

3. Tidak memiliki keterampilan manajemen dan administrasi yang baik.
Para aparatur negara yang dipilih menjadi pelayan masyarakat harusnya mampu memiliki kebisaan atau keterampilan yang mumpuni sehingga cara – cara kerja birokrasi yang baik dapat terwujud. Memang tidak dipungkiri bahwa keterampilan dan pemikiran yang cerdas menjadi salah satu kunci utama jalannya birokrasi yang baik dan efisien. Jadi jika dari aparatur negaranya sendiri tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengubah sistem birokrasi kita menjadi baik maka hal ini akan berjalan secara terus enerus dengan kondisi yang semakin memburuk.

Selain ketiga hal penting tersebut, ada juga hal – hal kecil yang mungkin dianggap tidak penting bagi sebagian orang dalam menjalankan birokrasi yang baik misalnya adanya kepentingan politik, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan  masih banyak lagi. Padahal Teori Max Weber menyatakan bahwa birokrasi itu adalah sistem kekuasaan dimana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi juga menekankan pada aspek “disiplin”. Sebab itu Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan – aturan tertulis, dan rasional yang artinya mudah dipahami, dipelajari, dan jelas penyebab sebab-akibatnya.

Sistem Birokrasi di Indonesia memang sudah jauh dan melenceng dari teori birokrasi Max Weber. Peng-efisienkan birokrasi yang berbelit sudah dilakukan dari belasan tahun lalu namun tetap saja menjadi persoalan hingga saat ini. Adanya kesadaran dan kecerdasan untuk memangkas sistem birokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan dinamis juga akan berdampak baik pada masyarakat, sebaliknya jika hal ini terus dibiarkan maka kredibilitas pemerintah tentang pelayanan masyarakat dengan birokrasi yang rumit menjadi menurun bahkan masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan oleh pemerintah.


Penulis : Kurniansyah

PRO -KONTRA DALAM  PROSES PEMEKARAN PROVINSI BARU WILAYAH  INDONESIA  TIMUR  KHUSUSNYA DAERAH  PAPUA

Oleh On Desember 06, 2019



Detiksatu.com
Tentang pemekaran provinsi di papua terdapat banyak pihat yang setuju , dan juga tidak setuju dengan adanya pemekaran ini.

Majelis Rakyat Papua(MRP) yang merupakan perwakilan dari unsur adat, keagamaan, dan perempuan di papua menilai, pemekeran provinsi baru tidak jika dibandingkan dengan daerah otonomi baru yang dimana sebelumnya sudah dilakukan.

Ketua MRP Timotius Murib justru, mengusulkan untuk menggabungkan Kabupaten yang ada di papua dibandingkan pemekaran provinsi.
 Karena menurut Timotius Murib, ada beberapa kabupaten yang tidak benar-benar melayani dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada.

Timotius sendiri belum sebutkan secara rinci , kabupaten yang dimaksudnya itu namun dia menilai hingga saat ini banyak pemerintah yang belum berjalan baik.

Menanggapi Hal tersebut, Timotius mengatakan pihkanya belum menerima aspirasi dari rakyat papua menyangkut pemekaran baru di Papua .

Padahal menurut Ketua MRP Timotius Murib, berdasarkan undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua, pemekaran wilayah di papua harus mendapat pesetujuan dari MRP, Oleh sebab itu, isu pemekaran provinsi di papua bukan solusi yang tepat untuk saat ini.

Di sisi lain; Komisi II DPR RI mendukung adanya pemekeran provinsi di papua, Guna salah satu upaya untuk memperluas pelayanan publik , dan ekonomi di wilayah papua itu sendiri.

Menurut ketua komisi II Amad Doli Kurnia mengatakan,  pemekaran provinsi adalah solusi yang tepat untuk mewujudkan peningkatan kesejateraan masyarakat papua.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum( RDPU) komisi II DPR bersama Tim usulan pembentukan provinsi papua Tengah di kompleks Parlemen, senayan, Jakarta pusat pada rabu (20 /11)  lalu.

Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persolaan yang sedang terjadi di papua,
Jalan satu satunya dengan melakukan pemekaran provinsi ujar ‘ Doli.

Selain itu, Bupati Asmat Elisa kambu mengatakan bahwa , pemekaran provinsi papua selatan adalah aspirasi dan keinginan masyarakat setempat.Dan menurut Elisa aspirasi soal pemekaran provinsi papua selatan sudah di rencanakn sejak 2007.

Hanya saja, usulan masyarakat ini tertunda karena adanya moratorium. Menurut kambu, ”pada prinsipnya adalah kita ini sebagai kepala daerah yang dimana kita punya kewajiabn untuk meneruskan aspirasi dari masyarkat.”
Jadi pemerintah kabupaten Asmat sangat setuju adanya pemekaran provinsi papua selatan, ”kata Elisa saat di lansir dari media Kompas.com (20/11/2019)

Bagi Elisa, pemekeran provinsi merupakan sebuah solusi dalam percepatan pembangunan dan ekonomi di wilayah tersebut. Jika, apabila provinsi papua tidak dimekarkan maka pembangunan akan terlambat.​

Menurutnya dengan jumlah 29 kabupaten/kota di papua, tidak cukup, selama 5 tahun ataupun 10 tahun bagi seorang gebernur mempercepat proses pembangunan.

“pemekaran ini kan kita lihat upaya  untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi bisa mempercepat.”kata Elisa.

Dan sebagai salah satu bentuk dukungan,menurut Elisa,pihaknya sudah membentuk sebuah Tim yang akan membawa dokumen aspirasi persetujuan provinsi baru tersebut.

Dukungan tersebut berasal dari DPRD Asmat, Pemkab Asmat, dan Lembaga masyarakat Adat Asmat.


​Penulis :  Yulda Balyo

Penerbit :Redaksi Detiksatu.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *