Jakarta Pusat,detiksatu.com || Forum Juang Ononiha (FJO) secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntas langkah hukum yang tengah ditempuh oleh Penasihat Hukum (PH) dari TIM Hukum BASA bersama keluarga almarhum Yarman Telaumbanua. Saat ini, orang tua almarhum dan tim PH berada di Jakarta untuk melaporkan penyimpangan penanganan perkara oleh Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 05/10/2026
Kasus ini bermula dari meninggalnya Yarman Telaumbanua, seorang juru mudi kapal tunda (tugboat) milik PT Jhonlin Marine Trans, yang diduga menjadi korban pembunuhan saat sedang bekerja.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/A/07/VII/2026/SPKT.SATPOLARUD/POLRES TANAH BUMBU/POLDA KALIMANTAN SELATAN tertanggal 29 Juli 2026.
Namun, penanganan perkara tersebut menuai kekecewaan mendalam setelah penyidik mengeluarkan Surat Perhentian Penyelidikan Perkara (SP3) pada 22 September 2026. Keputusan ini dinilai penuh kejanggalan akibat beberapa hal mendasar:
Pengabaian Hak Pendampingan Hukum: Pihak Polres Tanah Bumbu memutus perkara melalui gelar perkara tanpa menghadirkan keluarga korban maupun Penasihat Hukum, padahal sebelumnya telah berjanji akan melibatkan mereka.
Pengingkaran Janji Ekshumasi:
Permohonan pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi (pembongkaran makam untuk otopsi ulang) demi kepastian hukum hanya direspon dengan janji manis tanpa ada realisasi hingga SP3 diterbitkan.
Ketua Forum Juang Ononiha (FJO), April Julianus Daeli, mengecam keras sikap penyidik yang terkesan memberikan harapan palsu serta tidak profesional dalam menangani kasus ini.
"Kami mengutuk keras tindakan dan janji-janji pihak kepolisian yang tidak ditepati. Jangan biarkan kekuasaan berdiri lebih tinggi daripada keadilan! FJO siap mengawal penuh seluruh proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh Penasihat Hukum almarhum Yarman Telaumbanua di Jakarta," tegas April Julianus Daeli.
Forum Juang Ononiha menyampaikan tiga permintaan kepada pemerintah :
Meminta Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, dan Kompolnas untuk segera turun tangan menindaklanjuti indikasi ketidaknetralan penyidik dan mengusut tuntas dugaan pembunuhan terhadap Yarman Telaumbanua demi tercapainya keadilan bagi keluarga korban.
Meminta Komisi III DPR RI untuk membuka pintu dan menerima pihak keluarga korban beserta Penasihat Hukum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendengarkan langsung aspirasi masyarakat pencari keadilan.
Mendesak Pembatalan SP3 serta dilakukannya proses hukum ulang secara transparan, termasuk pelaksanaan ekshumasi independen. (Setiaman Z.)
