Lebak, detiksatu.com II Puluhan pemuda dan warga Desa Padasuka Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, menolak rencana pembangunan gedung KDMP yang akan didirikan di lapangan sepak bola desa. Penolakan tersebut terjadi karena warga mengaku tidak dilibatkan dalam musyawarah serta tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait rencana tersebut. Sabtu (28/03/2026).
Ketua pemuda Desa Padasuka, Anggi, menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak program KDMP sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai pemerintah desa seharusnya melibatkan pemuda dan masyarakat dalam proses perencanaan.
“Kami tidak menolak programnya, tetapi kami tidak pernah diajak musyawarah. Seharusnya ada komunikasi yang jelas kepada pemuda dan warga,” ujarnya.
Lapangan sepak bola tersebut diketahui merupakan satu-satunya sarana olahraga dan tempat berkumpul masyarakat desa.
Para pemuda juga mengaku telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk merawat fasilitas tersebut, seperti memperbaiki lapangan dan menanam rumput.
Perdebatan Terjadi di Lokasi
Dalam sebuah video yang beredar, terlihat adanya perdebatan antara warga dengan Danramil Maja. Dalam penjelasannya, Danramil menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan milik pemerintah dan pembangunan KDMP bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Lahan ini milik pemerintah, dan program KDMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” jelasnya.
Upaya Klarifikasi Belum Terjawab
Salah satu pemuda yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa warga telah berupaya menemui Kepala Desa Padasuka untuk meminta penjelasan, namun hingga saat ini belum berhasil.
Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya kepala desa sempat menyampaikan bahwa proyek KDMP mendapat pengawalan dari aparat.
Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga.
“Kami hanya ingin penjelasan secara terbuka. Tidak perlu ada kesan intimidasi. Kami berharap ada dialog yang baik,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Padasuka belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi. Warga berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat.
(Jul)
