Mirip dengan utopia kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Teorinya rakyat yang berdaulat, faktanya kapital yang berkuasa.
Penyimpangan ini bukanlah anomali, bukan sesuatu yang tak lazim. Namun, karakter bawaan dari sistem kapitalisme yang munafik. Sistem yang berbeda antara konsep dan aplikasi. Konsep yang ditawarkan hanya untuk mengelabui rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, kedaulatan sejatinya ada pada kapital, kekuasaan ditangan oligarki. Halal haram bergantung pada kapital, sementara hak untuk mendudukkan kekuasaan ada pada oligarki.
Pemilu, hanyalah tipuan untuk mengelabui rakyat, agar mau berbondong bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), untuk memilih calon penguasa yang disediakan oleh oligarki. Untuk melegitimasi kekuasaan yang menjalankan titah oligarki, seolah-olah itulah penguasa pilihan rakyat. Faktanya, itu penguasa pilihan oligarki, dibiayai oligarki, dan bekerja melayani oligarki.
Film pesta Babi, menggambarkan secara gamblang bagaimana penguasa melayani oligarki dan merampas hak rakyat, berdalih program untuk rakyat. Penguasa, memberikan jalan bagi Oligarki untuk menjarah hutan dan merampas tanah adat rakyat Papua.
Proyek penjarahan hutan dan perampasan tanah adat rakyat itu, dimulai dengan program pangan dan energi. Yang menjadi dasar penggundulan lahan hutan dan penanaman kebun sawit.
Hutan yang menjadi sumber penghidupan rakyat Papua, dijarah. Tanah adat tempat hidup rakyat Papua juga dirampas. Aparat dan alat negara, menjadi centeng oligarki.
Penguasa, melegalisasi perampasan tanah rakyat dan penggundulan hutan, untuk melayani oligarki yang telah memenangkan dan menempatkan dirinya di jabatan kekuasaan.
Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad) masuk ke Papua. Perusahan miliknya di bidang energi, meliputi bisnis: biodiesel, infrastruktur batu bara, transportasi energi, pengolahan sawit menjadi bahan bakar nabati, ikut terlibat dalam proyek pangan dan energi yang dicanangkan Prabowo Subianto.
PT Jhonlin Agro Raya Tbk yang bergerak di biodiesel dan sawit terpadu, termasuk PT Dana Brata Luhur Tbk
yang bergerak di infrastruktur pertambangan dan energi, ikut terlibat.
Lahan Papua, terutama kawasan hutan yang kaya akan SDA, dijadikan kebun sawit milik korporasi Haji Isam. Ini berarti, mengubah harta milik umum (Al Milkiyatul Ammah) menjadi harta milik pribadi (Al Milkiyatul Fardiyah). Dalam Islam, tindakan ini haram karena terkategori perampasan.
Negara, semestinya menjadi wakil rakyat untuk mengelola harta milik umum. Bukan malah memfasilitasi perampasan harta tersebut, lalu diserahkan pada oligarki.
Praktik perampasan harta milik umum kepada swasta, tidak hanya haram dilakukan oleh non muslim. Akan tetapi juga haram dilakukan oleh muslim.
Dalam konteks Oligarki, kekayaan alam Indonesia berupa tambah yang berlimpah dan hutan, haram diserahkan kepada oligarki. Baik oligarki itu non muslim seperti Anthoni Salim, Low Tuck Kwong, Luhut Binsar Panjaitan, Group Lippo, Group Sinarmas, termasuk Prayogo Pangestu.
Harta milik umum itu, juga haram diserahkan kepada Haji Isam, Aburizal Bakrie, dan oligarki muslim lainnya. Karena hakekatnya, penguasaan harta milik umum oleh oligarki adalah perampasan hak rakyat.
Dalam Islam, harta milik umum (Al Milkiyatul Ammah) harus dikelola oleh Negara melalui BUMN. Hasilnya, menjadi sumber pemasukan APBN, dan hasilnya dikembalikan pada pemiliknya yakni rakyat, baik dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga santuan langsung negara dalam bentuk jaminan atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Hari ini, kekayaan alam dan tambang Indonesia tidak menyejahterakan rakyat. Karena hanya dikuasai Oligarki dan hanya menambah kaya raya oligarki.
Contoh:
Produksi batu bara Indonesia tahun 2025 tercatat sekitar 790 juta ton. Angka ini merupakan realisasi nasional yang diumumkan Kementerian ESDM dan melampaui target produksi tahun 2025 yang sekitar 739–740 juta ton.
Harga acuan batu bara Newcastle hari ini sekitar US$131–134 per ton, maka nilai bruto produksi batu bara Indonesia kira-kira:
790 juta ton × US$131/ton ≈ US$103,5 miliar
790 juta ton × US$134/ton ≈ US$105,9 miliar
Jadi total nilai produksinya berada di kisaran:
≈ US$104–106 miliar
Dengan kurs sekitar Rp16.400 per US$, nilainya setara:
≈ Rp1.700 triliun.
Nilai ini, telah menopang lebih dari 1/3 total APBN per tahun yang totalnya sekitar Rp. 3.700 triliun.
Tapi, siapa yang menikmati kekayaan batu bara Indonesia?
Hanya Low Tuck Kwong (PT Bayan Resources), Prayogo Pengestu (PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk), Anthony Salim (PT Bumi Resources), Luhut Binsar Panjaitan (PT TBS Energi Utama Tbk), Haji Isam (PT Jhonlin Baratama), dll.
Mayoritas rakyat? Hanya kebagian kerusakan lingkungan, polusi, bencana alam, bencana sosial, pengangguran, kemiskinan dan kejahatan.
Itu baru satu tambang. Padahal, Indonesia tidak hanya gudang batubara. Tapi juga kaya akan nikel, timah, emas, minyak, gas, dan masih banyak lagi. Semua itu, dijarah oleh oligarki melalui sistem kapitalisme yang menggunakan pemerintahan demokrasi.
Sudah saatnya, negeri ini dikelola dengan syariat Islam. Agar kekayaan alam negeri ini, berupa aneka tambang dan hutan, dikelolah dengan syariat Islam. Harta milik umum ini, wajib dikelola oleh negara dan menjadi sumber pembiayaan APBN. Negara, tak perlu memungut pajak dari rakyat.
Syariah Islam yang kaffah, yang diterapkan melalui institusi Khilafah. Itulah, urgensi perjuangan penegakan Khilafah, untuk menyelamatkan kekayaan Indonesia dan menyejahterakan rakyatnya, baik muslim maupun non muslim. [].
Sumber:Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Islam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar