Bekasi, detiksatu.com ll Pengelolaan bus jemputan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik setelah berbagai indikasi pemborosan muncul, menjadikan fasilitas yang seharusnya mendukung kerja aparatur justru menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah ini dinilai telah mengganggu efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama ini.
Standar Harga Tidak Realistis Dorong Anggaran Bengkak
Salah satu pemicu utama adalah penetapan standar harga tertinggi yang jauh melampaui rata-rata harga pasar aktual. Bahan bakar (BBM), suku cadang, hingga jasa pemeliharaan dikenakan dengan nilai yang terlalu besar, memberikan ruang bagi pembengkakan anggaran. Survei terhadap beberapa vendor terpercaya di Bekasi menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan bisa 20-30% lebih rendah dari standar harga yang berlaku saat ini.
Akibatnya, setiap pengajuan anggaran untuk pengelolaan bus jemputan selalu berada di batas atas standar harga tanpa upaya nyata mencari efisiensi. Hal ini membuat anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik atau program kesejahteraan masyarakat justru terjebak pada pengelolaan kendaraan dinas.
"Standar harga yang terlalu tinggi bukan hanya membuat anggaran bengkak, tapi juga menciptakan budaya tidak efisien di lingkungan pemerintah," ujar Boy Iwan, Pemerhati Anggaran dan Kebijakan Pemerintah, saat dihubungi Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, penetapan standar harga seharusnya berdasarkan data pasar aktual dan dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan sekali.
"Kalau standar harga tidak di-update, maka akan selalu ada celah untuk pemborosan. Bahkan, dalam beberapa kasus, standar harga yang tinggi justru menjadi insentif bagi pihak tertentu untuk tidak mencari alternatif yang lebih ekonomis," tambahnya.
Tidak Ada Pemantauan Efektif Terhadap Penggunaan dan Pemeliharaan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak ada sistem pemantauan terstruktur untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan aktual. Beberapa bus ditemukan sering melakukan perjalanan dengan kapasitas penumpang sangat rendah, bahkan terkadang kosong, namun tetap mengkonsumsi BBM yang dicatat sebagai biaya operasional penuh.
Pemeliharaan juga menjadi titik lemah. Tidak jarang biaya perbaikan dikeluarkan secara berulang karena tidak dilakukan pemeliharaan preventif teratur. Bahkan, ada dugaan beberapa suku cadang yang diganti masih layak digunakan namun tetap dicatat sebagai pengeluaran perbaikan. Aparatur yang bertugas tampak kewalahan atau tidak memiliki standar operasional jelas dalam menangani hal ini.
"Saya pernah melihat data penggunaan bus jemputan, ada yang hanya mengangkut beberapa orang perjalanan tapi menggunakan bus berkapasitas 40 orang," ungkap Boy Iwan.
Menurut dia, tanpa sistem pemantauan yang baik seperti penggunaan GPS untuk melacak rute dan kapasitas, serta aplikasi pencatatan konsumsi BBM secara real-time, pemborosan akan terus terjadi.
Kebutuhan Aktual VS Alokasi Anggaran Tidak Seimbang
Banyak unit kerja dan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran untuk program produktif, namun seringkali harus menunggu lama atau tidak mendapatkan tanggapan. Sementara itu, anggaran untuk pengelolaan bus jemputan terus mengalir dengan mudah tanpa evaluasi mendalam mengenai manfaat yang dihasilkan.
Padahal, jika dikelola dengan baik, anggaran tersebut bisa dioptimalkan. Misalnya dengan melakukan konsolidasi pengadaan, menggunakan sistem pemantauan konsumsi BBM secara real-time, atau mempertimbangkan opsi transportasi lebih efisien seperti kerjasama dengan operator transportasi umum lokal.
"Anggaran yang digunakan untuk satu tahun pengelolaan bus jemputan bisa saja digunakan untuk membangun beberapa unit Posyandu atau memperbaiki jalan desa," jelas Boy Iwan.
Dia menyarankan agar Pemda melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebutuhan transportasi dinas dan mempertimbangkan model yang lebih hemat biaya.
Butuh Tindakan Konkrit Untuk Mengubah Paradigma
Masalah ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu mengambil langkah konkrit mulai dari merevisi penetapan standar harga hingga membentuk tim profesional inspektorat yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Peraturan daerah yang jelas juga harus segera disusun untuk mengikat setiap pihak yang terlibat, dengan sanksi tegas bagi mereka yang tidak sesuai aturan.
"Tidak cukup hanya merevisi standar harga, tapi juga perlu membangun kultur efisiensi di seluruh lini pemerintahan," tegas Boy Iwan.
Dia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat juga penting untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Anggaran APBD adalah aset bersama yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Tidak ada alasan bagi sebuah sarana transportasi yang seharusnya membantu efisiensi kerja justru menjadi beban yang memberatkan keuangan daerah.
(Reporter Roan)
