_Oleh: Agusto Sulistio - Pendiri The Activist Cyber._
Dalam percaturan politik modern, kemenangan dalam pemilu tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya biaya kampanye. Banyak teori komunikasi politik menegaskan bahwa persepsi publik, eksposur, dan positioning kandidat justru menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.
Tokoh komunikasi, Joseph Nye dalam konsepnya "soft power", yakni soal kemampuan memengaruhi tanpa paksaan, melalui daya tarik, narasi, dan persepsi. Bahwa seorang kandidat yang terus diperbincangkan dan kontroversial, sebenarnya sedang membangun “energi politik” yang tidak selalu terlihat secara kasat mata.
Hal senada juga ada dalam teori "agenda setting" oleh Maxwell McCombs, bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi menentukan apa yang harus dipikirkan tentang. Artinya, semakin sering sebuah nama muncul dan diperdebatkan dalam ruang publik, semakin besar peluang nama itu dikenang dan di ingat dalam memori kolektif.
Maka disitulah strategi “mempersoalkan personal” menjadi relevan, bukan untuk mencari benar atau salah, tetapi untuk membuat nama seseorang tetap eksis dalam percakapan publik.
Jadi kontroversi bukan kecelakaan atau kejatuhan moral, namun sebagai pengingat memori publik.
Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2016 dengan memanfaatkan kontroversi sebagai bahan bakar. Dari banyak sumber terpercaya, bahwa Trump saat itu “mendominasi ruang media” tanpa harus selalu mengeluarkan biaya besar secara konvensional.
Joko Widodo pada awal kemunculannya juga menjadi objek perdebatan, dari latar belakang hingga gaya kepemimpinan, yang justru memperkuat kedekatannya dengan publik.
Bahkan Barack Obama memanfaatkan narasi identitas dan perdebatan publik untuk memperkuat positioning sebagai simbol perubahan.
Kemudian polemik ijazah Jokowi, terlepas palsu atau tidak, ijazah Jokowi adalah persepsi, sebab sampai saat ini belum ditunjukkan secara terbuka. Dalam konteks strategi kampanye, soal ijazah dapat dijadikan perumpamaan yang logis. Bukan persoalannya yang diutamakan, namun nama-nama yang melekatlah yang sedang dibranding dalam ingatan publik lewat orang-orang yang memperdebatkannya.
Fakta sejarah menunjukkan, bahwabpopularitas yang lahir dari perdebatan mayoritas lebih kuat dibanding popularitas yang lahir dari pencitraan yang terlalu steril alias jauh dari persoalan moral. Justru dengan bumbu-bumbu moral akan menambah daya tarik publik.
Jika kita membaca fenomena Anies Baswedan secara lebih jernih, maka ia tidak bisa semata diposisikan sebagai “kandidat yang kalah”, begitu juga dengan nama Joko Widodo dan Gibran dengan polemik "ijazah palsu" atau dinasti politik.
Mereka sesungguhnya adalah figur yang tetap diperbincangkan bahkan setelah kontestasi usai, Memiliki basis pendukung yang loyal, Mampu menciptakan resonansi wacana di ruang publik.
Dalam teori pemasaran politik, ini disebut sebagai "brand recall" kemampuan publik untuk mengingat seorang tokoh tanpa harus dipaksa.
Menariknya, dinamika politik yang memperlihatkan tokoh-tokoh seperti Muhaimin Iskandar dan tokoh pendukung Anies lainnya yang kini berada dalam barisan Prabowo Subianto, justru menunjukkan bahwa politik bukan soal garis lurus, melainkan arena cair yang penuh manuver dan negosiasi.
Apakah itu terjadi tanpa kecerdasan? Tentu tidak.
*Biaya dan Strategi*
Sejarah pilpres di berbagai negara menunjukkan bahwa uang memang penting, tetapi strategi jauh lebih menentukan.
Kampanye akar rumput (grassroots movement) sering mengalahkan kampanye mahal yang tidak menyentuh emosi publik
Strategi digital mampu menggantikan dominasi media konvensional
Narasi yang kuat bisa mengalahkan logistik yang besar
Dalam konteks ini, sosok seperti Anies, Jokowi dan Gibran masih memiliki “modal politik” yang belum sepenuhnya habis, basis massa yang tersegmentasi dan ideologis, kemampuan komunikasi yang kuat, serta daya tarik dalam membangun narasi alternatif.
Jika semua ini diolah dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan.
*Penutup*
Maka, melihat Anies Baswedan hanya sebagai “capres yang kalah” adalah pembacaan yang terlalu sederhana, begitu juga dengan melihat Jokowi dan Gibran dari kacamata "ijazah palsu" sebagai sesuatu yang akan menghalangi jalannya menuju Pilpres 2029.
Semua dapat dibangun dengan komunikasi yang baik dan tepat, serta kecerdasan publik dalam melihat secara dalam seorang kandidat.
Nama-nama itu lebih tepat dilihat sebagai, figur yang masih berada dalam orbit pengaruh, dengan cadangan energi politik yang belum sepenuhnya digunakan.
Dalam politik, yang menentukan bukan hanya siapa yang menang hari ini, tetapi siapa yang tetap relevan dalam ingatan publik esok hari.
Dan dalam hal itu, Anies, Gibran, Jokowi tampaknya masih memiliki caranya sendiri untuk dikenang.
Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 29 Maret 2029, 07:27 Wib.
