Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) gugur akibat serangan di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3) waktu setempat. Kementerian Pertahanan membenarkan informasi adanya satu personel TNI tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon gugur dan tiga lainnya luka-luka *akibat serangan artileri dari Zionis Israel,* Minggu (29/3).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, mengecam keras serangan tersebut. Kemenlu mendesak penyelidikan penuh atas insiden tersebut.
Namun, tanpa menunggu penyelidikan lebih lanjut semestinya Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia di BoP (Board Of Peace) pasca serangan tersebut. Mengingat, tuntutan agar Indonesia segera keluar dari Dewan Perdamaian Pimpinan Trump dan Netanyahu tersebut, sudah lama disuarakan oleh banyak kalangan.
Puncaknya, saat Amerika bersama Zionis Israel melakukan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026 lalu, praktis keterlibatan Indonesia dalam BoP bersama Trump, tak memiliki basis legitimasi. Mengingat, tak masuk akal negara yang memimpin Dewan Perdamaian di BoP justru memulai perang dengan melakukan serangan pada warga sipil di Iran, bahkan menyebabkan gugurnya pemimpin tertinggi Iran.
Alhasil, hari ini tidak adalagi alasan bagi Prabowo Subianto untuk tetap bertahan di BoP. Hari ini, jelas-jelas kepentingan nasional Indonesia berupa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Lebanon, justru diserang oleh Israel yang notabene sekutu Trump di BoP.
Jika Prabowo tetap bertahan di BoP, sulit untuk tidak mengatakan Prabowo Subianto sebagai antek zionis Israel. Atau setidaknya, menjadi 'tukang cium pantat Trump' seperti yang dilakukan oleh MBZ.
Prabowo yang sebelumnya menekankan perdamaian Palestina hanya bisa diwujudkan dengan memberikan jaminan pada Zionis Israel, terbukti keliru. Bukan hanya palestina, anggota TNI pun sekarang menjadi korban kebiadaban zionis Israel.
Tekanan politik terhadap Prabowo akan makin meningkat, jika Presiden 58 % versi KPU ini tidak segera menarik diri dari BoP. Kritikan atas pemaksaan program MBG di dalam negeri, akan makin berat menekan kekuasaan dengan kritikan keterlibatan kebijakan luar negeri Indonesia di BoP.
Sudah saatnya, Presiden Prabowo berdikari. Mandiri menentukan sikap politik Indonesia di mata internasional melalui politik bebas aktif, dengan mengedepankan kepentingan nasional sebagai bandul kesetimbangan utama untuk menentukan arah kebijakan. Bukan latah ikut Arab Saudi yang mencium pantat Trump.
Indonesia harus mandiri, sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya muslim, berpihak kepada Iran. Bukan pada Amerika dan Zionis. Keberpihakan itu ditandai dengan keluarnya Indonesia dari BoP.
Dengan demikian, posisi Indonesia pada kepentingan ketahanan energi nasional menjadi jelas. Posisi ini, akan menjadikan Indonesia masuk sebagai daftar negara yang bebas melewati selat Hormouz seperti Malaysia. [].
