Gayo Lues.Detiksatu.com || Hunian sementara untuk korban banjir di Desa Pasir dan Uyem Beriring, Teripe Jaya, diduga dibangun tanpa perencanaan matang. Fasilitas dasar tak tersedia, publik curiga ada kelalaian dalam penggunaan anggaran.Program Hunian Sementara (HUTARA) yang seharusnya menjadi solusi cepat bagi korban banjir di Aceh kini menuai sorotan. Di Desa Pasir dan Uyem Beriring, Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, bangunan HUTARA memang telah berdiri. Namun ironisnya, fasilitas vital berupa air bersih belum tersedia.Rabu (01/04/2026 )
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas perencanaan proyek. Pasalnya, HUTARA secara konsep dirancang sebagai hunian darurat lengkap dengan fasilitas dasar seperti air, listrik, dan MCK. Tanpa air, fungsi hunian menjadi timpang dan jauh dari standar kelayakan minimal.Warga setempat mengaku kecewa karena hunian yang diharapkan menjadi tempat berteduh sementara justru belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini memicu dugaan adanya kelalaian dalam proses perencanaan maupun penganggaran.
Dalam proyek penanganan pascabencana, setiap rupiah anggaran seharusnya difokuskan untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi. Ketika bangunan selesai tetapi fasilitas utama tidak tersedia, publik wajar mempertanyakan apakah perencanaan dilakukan secara komprehensif atau sekadar mengejar realisasi fisik.Sejumlah pihak menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan teknis. Pembangunan HUTARA semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian bangunan, tetapi juga memastikan infrastruktur pendukung berfungsi optimal. Air bersih bukan elemen tambahan, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kelayakan hunian.
Jika dugaan kelalaian perencanaan benar adanya, maka hal ini berpotensi mengarah pada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Program bantuan yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian negara justru berisiko kehilangan substansi manfaatnya.Kondisi di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan antara tujuan program dan realisasi. Hunian darurat yang diharapkan menjadi solusi sementara justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak banjir.
Transparansi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik. Penjelasan terbuka diperlukan agar tidak muncul spekulasi lebih jauh mengenai pengelolaan anggaran proyek HUTARA tersebut.Masyarakat berharap program bantuan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil korban bencana. Tanpa itu, HUTARA berpotensi hanya menjadi simbol proyek yang kehilangan fungsi sosialnya.Publik kini menunggu jawaban,mengapa hunian darurat bisa berdiri tanpa memastikan air bersih tersedia?.Apakah ini sekadar kelalaian teknis, atau cerminan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran?
Reporter : Dir
