Ketua FKPB, Octhavianus Sondakh, S.H., menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid maupun Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat ini sedang menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang terjadi hari ini adalah kerja pemerintahan, bukan pertarungan politik seperti yang mulai dibangun dalam sebagian opini publik,” tegas Octhavianus.
Menurutnya, perhatian publik terhadap gubernur saat ini lebih disebabkan karena berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mencontohkan Program BERANI Sehat yang menurut penjelasan gubernur telah membantu sekitar 29 ribu warga Kota Palu memperoleh akses layanan kesehatan, terutama masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif maupun yang terkendala administrasi kesehatan.
Selain itu, sekitar 6 ribu mahasiswa asal Kota Palu juga disebut ikut menerima manfaat Program BERANI Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Artinya masyarakat Kota Palu ikut merasakan langsung dampak program pemerintah provinsi, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan,” ujarnya.
FKPB juga menilai capaian program-program BERANI mulai terlihat lebih luas di berbagai sektor pembangunan.
Di bidang pendidikan, Program BERANI Cerdas disebut telah menjangkau lebih dari 18 ribu mahasiswa di berbagai universitas nasional melalui bantuan pendidikan dan beasiswa pemerintah provinsi.
Sementara di sektor kesehatan, Program BERANI Sehat terus memperluas akses layanan kesehatan gratis berbasis KTP/NIK bagi masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Selain itu, Program BERANI Panen Raya mulai mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui pencetakan sekitar 4.335 hektare sawah baru, pembentukan brigade pertanian, serta distribusi bantuan alat panen, pupuk, dan bibit unggul.
FKPB juga menyoroti Program BERANI LANCAR yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat pemantapan infrastruktur jalan provinsi melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp604,8 miliar untuk pembangunan 12 ruas jalan strategis sepanjang lebih dari 131 kilometer di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
Beberapa ruas prioritas yang menjadi fokus pembangunan di antaranya ruas Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi, ruas Tomata di Kabupaten Morowali Utara, ruas Kulingkinari–Wakai dan Longge Dataran Bulan–Toili di Kabupaten Tojo Una-Una, hingga pembangunan jalan alternatif Palu–Parigi.
“Program BERANI LANCAR ini penting karena menyangkut konektivitas antardaerah, distribusi logistik, akses ekonomi masyarakat, dan pemerataan pembangunan,” kata Octhavianus.
Selain itu, Program BERANI Menyala juga terus bergerak melalui perluasan akses listrik desa, pemasangan meteran gratis, serta penambahan penerangan jalan bagi masyarakat yang sebelumnya belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai.
“Artinya pemerintah provinsi sedang bekerja di banyak sektor secara bersamaan. Jadi perhatian publik terhadap gubernur hari ini lebih karena dampak program yang mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, FKPB juga menilai langkah Wali Kota Palu dalam membenahi kota dan aktif membangun komunikasi lintas daerah merupakan hal yang normal sebagai kepala daerah ibu kota provinsi.
Menurut Octhavianus, Kota Palu memang sedang mengalami percepatan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir karena adanya dukungan besar dari berbagai pihak.
“Perlu dipahami bahwa pembangunan Kota Palu hari ini merupakan hasil sinergi banyak pihak. Ada dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, bahkan bantuan internasional pascabencana,” ujarnya.
Ia menyebut lebih dari Rp1 triliun dana bantuan internasional dan APBN telah masuk ke Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan daerah.
FKPB mencontohkan salah satu simbol nyata sinergi pembangunan tersebut adalah berfungsinya kembali Jembatan Palu IV dan Elevated Road yang resmi dibuka untuk umum pada Februari 2026.
Infrastruktur strategis sepanjang 1.073 meter itu terdiri dari bentang jembatan sepanjang 250 meter dengan lebar 10,8 meter, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bagian dari pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah.
“Jembatan Palu IV dan elevated road itu bukan milik satu figur atau satu pemerintahan saja. Itu hasil kolaborasi pemerintah pusat, dukungan internasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota yang akhirnya dinikmati masyarakat Kota Palu,” kata Octhavianus.
Menurutnya, pembangunan seperti itulah yang seharusnya menjadi semangat bersama dalam membangun Sulawesi Tengah.
“Yang dibangun adalah konektivitas, persatuan, dan percepatan pembangunan. Jadi sangat tidak tepat jika semua hal kemudian ditarik menjadi simbol persaingan politik,” ujarnya.
FKPB menilai sangat tidak tepat jika seluruh dinamika pembangunan kemudian dipersepsikan sebagai simbol persaingan antara gubernur dan wali kota.
“Gubernur bekerja sesuai kewenangan provinsi, wali kota bekerja sesuai kewenangan kota. Itu mekanisme pemerintahan yang normal,” ujar Octhavianus.
Ia juga menegaskan bahwa jika ke depan ada kepala daerah yang memiliki cita-cita maju sebagai gubernur, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
“Kalau ada wali kota atau bupati punya keinginan maju sebagai gubernur di masa depan, itu hak politik yang sah dan normal dalam sistem demokrasi,” katanya.
Namun demikian, FKPB mengingatkan agar dinamika politik masa depan tidak sampai mengganggu semangat sinergi pembangunan yang sedang berjalan saat ini.
“Sulawesi Tengah membutuhkan stabilitas dan kolaborasi pembangunan. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat program pemerintah,” pungkas Octhavianus.
Reporter : Kamarudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar