Padangsidimpuan,detiksatu.com II Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan korban banjir bandang November 2025 di Kota Padangsidimpuan semakin menguat. Banyak indikasi menunjukkan bahwa proses pendataan korban dan alokasi dana tidak berjalan sesuai prosedur, bahkan diduga ada manipulasi yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pihak tertentu
27/03/2026.
Dugaan Sengaja Manifulasi Data Korban
Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Kota Padangsidimpuan pada November lalu semula mencatat sekitar 2.844 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Namun data resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota hanya mencatat 1.500 KK, sehingga hanya 512 KK atau 18% korban yang mendapatkan bantuan.
Tim Pantau Masyarakat untuk Transparansi Bantuan (TPMTB) menemukan bahwa sebagian besar nama yang tercatat sebagai penerima bantuan bukan merupakan korban langsung. Bahkan ada nama warga yang berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Barat – wilayah yang tidak terkena banjir bandang sama sekali – yang terdaftar sebagai penerima bantuan sewa hunian senilai Rp1,8 juta.
"Kita curiga ada kesepakatan untuk menyembunyikan jumlah korban yang sebenarnya agar sebagian dana bisa dialihkan. Perbedaan data yang sangat besar tidak mungkin terjadi tanpa ada tangan yang sengaja mengubahnya," kata Koordinator TPMTB, Rizal Effendi.
Beberapa Sumber Dana Diduga Disalahgunakan
Total bantuan yang diterima untuk korban banjir bandang mencapai puluhan miliar rupiah dengan rincian dugaan penyimpangan sebagai berikut:
- APBD Kota 2025 (Rp1,2 miliar): Diduga sebagian dana dialihkan untuk pembelian barang kantor dan biaya rapat yang tidak terkait bencana.
- PT AR Makmur Sejahtera (Rp650 juta): Bantuan makanan senilai Rp350 juta diduga hanya sebagian yang disalurkan, sisanya diduga dijual kembali di pasaran lokal.
- Pemerintah Provinsi Sumut (Rp1,05 miliar): Bahan bangunan senilai Rp300 juta diduga dibeli dengan harga lebih mahal dari pasar, sementara uang tunai Rp750 juta tidak sesuai dengan jumlah korban yang menerima.
- Yayasan Peduli Sumut (Rp200 juta): Dana ini diduga tidak sampai ke korban sama sekali, berdasarkan hasil pantauan lapangan yang menunjukkan tidak ada satu korban pun yang mengaku menerima bantuan dari yayasan tersebut.
- DAK Bencana Pusat (Rp1,2 miliar): Sebagian dana diduga digunakan untuk membayar cicilan kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas pejabat yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.
Korban Kecewa, Langsung Geruduk Kantor Desa
Beberapa kali terjadi aksi unjuk rasa dari korban banjir bandang yang merasa tidak adil. Di Desa Sabungan Sipabangun, puluhan warga geruduk kantor desa karena menemukan bahwa beberapa perangkat desa menerima bantuan meskipun rumah mereka tidak terkena dampak.
"Kami kehilangan semua barang berharga, rumah roboh, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kepala desa saya yang tinggal di rumah baru kok dapat bantuan besar?," ujar Muhammad Syahrial (52), korban dari Desa Sabungan Sipabangun yang masih tinggal di tempat penampungan sementara.
Di Kelurahan Hanopan juga ditemukan kasus serupa, di mana sebagian besar korban yang rumahnya rusak berat tidak terdata, namun mereka yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat kelurahan justru mendapatkan bantuan lebih banyak.
Reporter : Lesmana H
