Jakarta, detiksatu.com || Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib di ibu kota, terutama setelah momen arus balik Lebaran yang kerap diiringi lonjakan urbanisasi.
Namun di balik keterbukaan tersebut, masyarakat diingatkan agar datang dengan bekal keterampilan dan kesiapan kerja yang memadai.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menekankan bahwa Jakarta bukan sekadar tempat mencari peruntungan, tetapi juga ruang kompetisi yang menuntut kemampuan dan kesiapan individu.
Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi pada 25 Maret 2026.
“Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja, dan kapabilitasnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ujar Pramono.
Menurutnya, keterbukaan Jakarta harus diimbangi dengan tanggung jawab para pendatang untuk berkontribusi secara produktif. Tanpa keterampilan yang relevan, para pendatang berisiko menghadapi kesulitan ekonomi sekaligus berpotensi menambah beban sosial kota yang sudah kompleks.
Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan menerapkan operasi yustisi bagi para pendatang baru. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan langkah-langkah penertiban administratif di masa lalu.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mengambil tindakan terhadap pendatang yang tidak memiliki kesiapan kerja.
“Dalam hal yang seperti itu, pasti akan kami berikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov berupaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan kota dan ketertiban sosial. Pendatang tetap diterima, namun harus mampu mandiri dan tidak bergantung pada fasilitas publik tanpa kontribusi yang jelas.
Pramono juga mengajak masyarakat yang ingin merantau ke Jakarta untuk mengubah pola pikir, dari sekadar mencari peluang menjadi siap bekerja keras dan beradaptasi dengan dinamika kota metropolitan.
Di sisi lain, perhatian terhadap dampak urbanisasi juga disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi. Ia menilai bahwa arus perpindahan penduduk ke Jakarta tanpa perencanaan matang dapat memicu berbagai persoalan sosial baru.
Menurut Nabilah, urbanisasi yang tidak terkontrol berpotensi meningkatkan angka pengangguran, memperluas kawasan permukiman kumuh, serta menekan daya dukung infrastruktur kota.
“Kota ini terbuka bagi siapa pun, tetapi mari bersama menjaga agar kota ini tetap tertib dan layak bagi seluruh warganya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pendataan kependudukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan serta mengambil langkah antisipatif terhadap potensi lonjakan pendatang.
Lebih lanjut, DPRD DKI Jakarta mendorong adanya edukasi yang lebih masif bagi calon pendatang, terutama terkait kondisi riil dunia kerja di Jakarta. Selain persaingan yang ketat, biaya hidup di ibu kota juga tergolong tinggi dan menjadi tantangan tersendiri bagi para perantau.
Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat yang ingin merantau memiliki gambaran yang realistis sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, mereka tidak hanya datang dengan harapan, tetapi juga dengan strategi dan kesiapan yang matang.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tetap terbuka namun selektif mencerminkan upaya menjaga kota sebagai ruang yang inklusif sekaligus berdaya saing.
Jakarta tidak menutup pintu bagi siapa pun, tetapi menuntut kesiapan dan kontribusi nyata dari setiap individu yang datang.
Momentum pascalebaran yang identik dengan peningkatan urbanisasi menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat, baik warga lama maupun pendatang baru.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Jakarta diharapkan dapat terus berkembang sebagai kota yang tertib, produktif, dan layak huni bagi semua.
Red-Ervinna
