Kubu raya,detiksatu.com || Krisis bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat kian memuncak.
Harga Pertalite di sejumlah desa dilaporkan melonjak jauh di atas harga resmi, bahkan menembus Rp18.000 per liter.
Di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, harga Pertalite mencapai Rp15.000 per liter. Sementara itu, di Desa Sukalanting, kawasan Tanjung Manggis, berdasarkan laporan warga pada Jumat (3/4/2026), harga BBM subsidi bahkan menyentuh Rp18.000 per liter.
Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap pemerintah pusat yang dinilai gagal mengendalikan distribusi energi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara Kubu Raya, Nurjali SPdI, menilai lonjakan harga tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan mencerminkan kegagalan sistem distribusi yang lebih luas.
Ia bahkan menyeret tanggung jawab hingga ke tingkat nasional, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau BBM subsidi bisa tembus Rp18 ribu, ini bukan lagi masalah teknis. Ini kegagalan sistem yang harus dijawab Presiden. Negara tidak boleh absen saat rakyat desa tercekik,” tegasnya.
Nurjali mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) segera turun langsung ke lapangan.
Menurutnya, akar persoalan bermula dari kebijakan penghentian sub penyalur BBM subsidi sejak 30 September 2025, pasca perubahan regulasi. Kebijakan tersebut dinilai memutus rantai distribusi resmi di desa tanpa menghadirkan solusi pengganti yang efektif.
Akibatnya, distribusi BBM kini banyak dikuasai jaringan tidak resmi. BBM disuplai menggunakan jerigen melalui kendaraan pickup, kemudian dijual kembali secara ilegal dengan harga tinggi.
“Ironisnya, praktik ini berlangsung terbuka tanpa penindakan tegas dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi saat sub penyalur masih aktif, di mana harga BBM subsidi relatif stabil di kisaran Rp10.500 per liter.
“Sekarang rakyat dipaksa membeli Rp15.000 sampai Rp18.000. Ini bukan mekanisme pasar, ini pembiaran,” tambahnya.
Dengan jarak menuju SPBU yang mencapai sekitar 35 kilometer, warga desa tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dari pengecer.
Situasi ini semakin mempertegas ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Nurjali menegaskan negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi harus nyata di lapangan. Ia mendesak agar sub penyalur segera diaktifkan kembali dan jaringan distribusi ilegal ditertibkan.
“Ini jeritan rakyat kecil. Kalau Presiden tidak segera turun tangan, ini bukan lagi sekadar krisis BBM, tapi krisis kepercayaan terhadap negara. Saya tantang Pertamina cek langsung ke lapangan,” pungkasnya.(Adi*ztc)
Sumber: Nurjali SPdI, Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara Kubu Raya
