Lebak,detiksatu.com || Pemda Kabupaten Lebak tengah menjadi sorotan publik pasca insiden walkout Wakil Bupati dalam acara Halal Bihalal pada Senin (30/3/2026). Di tengah dinamika tersebut, berbagai isu bermunculan, mulai dari kehadiran fisik hingga gaya kepemimpinan Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya. Namun, sejumlah data dan fakta di lapangan justru menunjukkan pola kepemimpinan yang mengedepankan efektivitas kerja serta keterbukaan terhadap kritik.
Isu terkait intensitas kehadiran Bupati di Jakarta kerap disalahartikan oleh sebagian pihak. Padahal, agenda tersebut merupakan bagian dari strategi “jemput bola” anggaran serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Dampaknya mulai terlihat melalui percepatan program strategis, salah satunya Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Program LSDP sendiri merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan hibah dari Bank Dunia. Kabupaten Lebak terpilih sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional, dengan fokus pada pengelolaan sampah modern (solid waste management), yang menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah.
Di sisi lain, anggapan bahwa kepemimpinan Bupati bersifat anti-kritik dinilai tidak sesuai dengan fakta. Salah satu contohnya adalah saat Bupati menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus di Gedung Negara Kabupaten Lebak pada Senin (2/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi dan masukan konstruktif dari mahasiswa.
Langkah tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kontrol sosial. Sebaliknya, kritik dan aspirasi dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Hasbi–Amir, sejumlah capaian positif mulai terlihat, terutama dalam peningkatan cakupan jaminan kesehatan serta pembangunan infrastruktur pedesaan. Dalam konteks pemerintahan modern, efektivitas kepala daerah tidak lagi semata diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lebak pun dinilai tengah berupaya menggeser paradigma birokrasi konvensional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.(Jul)
