Ketua FKPB, Octhavianus Sondakh S.H., menegaskan bahwa dinamika opini di media sosial maupun ruang publik tidak seharusnya langsung diarahkan menjadi kesimpulan bahwa sedang terjadi rivalitas politik terbuka antara gubernur dan wali kota.
“Kita harus objektif melihat situasi. Jangan semua dinamika publik langsung dibaca sebagai konflik atau perebutan pengaruh politik,” tegas Octhavianus.
Menurutnya, sejauh ini tidak terlihat adanya langkah-langkah dari Gubernur Sulawesi Tengah yang menunjukkan upaya membangun dominasi politik sebagaimana narasi yang mulai berkembang di beberapa media.
“Yang terlihat hari ini justru fokus gubernur pada kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Beliau sedang menjalankan mandat sebagai gubernur dan berupaya merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat,” ujarnya.
Octhavianus mengatakan salah satu contoh paling nyata adalah pelaksanaan Program BERANI Sehat yang saat ini telah membuka akses layanan kesehatan gratis hanya menggunakan KTP atau NIK bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Program tersebut disebut telah dimanfaatkan oleh ratusan ribu warga, termasuk masyarakat yang sebelumnya terkendala BPJS tidak aktif, menunggak, atau bahkan belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
“Ini bukan sekadar slogan. Banyak masyarakat yang sebelumnya takut ke rumah sakit karena persoalan biaya sekarang bisa berobat. Itu fakta yang dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
FKPB juga menyoroti bagaimana Program BERANI Sehat telah membantu masyarakat hingga ke kabupaten dan wilayah terpencil, karena layanan tidak hanya berlaku di Kota Palu tetapi mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Gubernur sedang bekerja pada skala provinsi dengan cakupan yang luas. Jadi fokus beliau saat ini lebih kepada memastikan program-program prioritas benar-benar berjalan,” ujarnya.
Karena itu, FKPB menilai tidak tepat jika setiap perhatian publik terhadap gubernur langsung dibaca sebagai upaya menjaga dominasi politik.
“Beliau sudah menjadi gubernur. Jadi tidak ada urgensi untuk membangun rivalitas seperti yang dibayangkan sebagian orang,” tegas Octhavianus.
Ia juga menyampaikan bahwa jika ada figur atau pihak lain yang membangun citra positif melalui kerja pemerintahan dan pelayanan publik, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
“Kalau ada kepala daerah lain yang bekerja baik, membangun pelayanan publik, dan mendapat apresiasi masyarakat, itu sah-sah saja dan memang seharusnya begitu. Kompetisi dalam kinerja itu sehat,” katanya.
Menurut FKPB, yang tidak sehat justru ketika seluruh dinamika pembangunan terus dipaksa masuk dalam bingkai konflik politik dan perebutan pengaruh.
“Masyarakat lebih membutuhkan kolaborasi pembangunan dibanding drama politik yang terlalu dipaksakan,” ujarnya.
FKPB juga mengingatkan agar semua pihak berhati-hati terhadap munculnya narasi yang berpotensi memperkeruh hubungan antarpemimpin daerah.
“Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tanpa sadar ataupun sengaja memancing situasi agar gubernur dan wali kota terlihat saling berhadapan, lalu pihak lain justru mengambil keuntungan dari situasi itu,” kata Octhavianus.
Menurutnya, Sulawesi Tengah saat ini lebih membutuhkan suasana kebersamaan, profesionalisme pemerintahan, dan sinergi pembangunan dibanding polarisasi politik yang berlebihan.
“Perbedaan kewenangan dan gaya kepemimpinan itu wajar. Tapi semangat membangun daerah harus tetap dijaga bersama,” ujarnya.
FKPB berharap ruang publik di Sulawesi Tengah tetap sehat dan tidak dipenuhi narasi yang justru memperkeruh hubungan antar pemimpin daerah.
“Kalau semua pihak bekerja untuk masyarakat, maka yang seharusnya dibangun adalah sinergi dan percepatan pembangunan, bukan framing seolah-olah semua sedang berkompetisi politik,” pungkas Octhavianus.
Reporter: Kamarudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar