Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*
Advokat
Judul tulisan ini, adalah tema diskusi di obrolan seru Sabtu ini (16/5, di Jakarta, pukul 13.00), yang diselenggarakan oleh Obor Rakyat Reborn. Bung Margi Syarif, yang menghubungi penulis untuk menjadi salah satu nara sumber.
Selain penulis, ada Prof Lely Ariani (pengamat politik), Sri Eko Sriyanto Galagendu (Eks Penasehat Spiritual Jokowi) dan Budiyanto Tarigan (Ketua DPP PA GMNI). Acara ini, dipandu oleh Pemred Obor Rakyat Reborn Setriyadi Budiono.
Jika kita bicara tentang obor rakyat, tentu kita akan teringat pada dua sosok yakni Setriyadi Budiono dan Darmawan Sepriyosa. Keduanya, saat Jokowi - JK menjadi Capres Cawapres (2014), dilaporkan ke polisi dan divonis bersalah karena dianggap mencemarkan Jokowi. Era, dimana saat itu kriminalisasi menggunakan sarana hukum belum semasif saat Jokowi berkuasa.
Saat Jokowi berkuasa maka istilah Kriminaliasi makin akrab ditelinga rakyat. Karena di era Jokowi-lah, pembungkaman lawan politik melalui sarana hukum menggunakan aparat kepolisian, dilakukan secara masif.
Jokowi mengambil jalan represif, namun seolah berwajah humanis. Jokowi menempuh jalan lain, menyimpangi era Orde Baru.
Orde Baru, melakukan represifme secara telanjang menggunakan kekuatan militer (TNI) yang langsung menangani pembungkaman terhadap elemen civil society. Sehingga, wajah kekuasaan diktator dan represif langsung dikenal oleh masyarakat.
Sementara era Jokowi, kepemimpinan yang diktator dan represif itu ditegakkan diatas narasi 'penegakan hukum'. Polisi yang digunakan untuk membungkam kritik, bukan tentara. Pasal-pasal pidana, dijadikan peluru untuk mematikan kritik publik, bukan senjata laras panjang.
Namun hari ini, waktu bergulir, zaman berubah, konstelasi politik dan kekuasaan memiliki lanskap baru. Jusuf Kalla (JK) bukan lagi pasangan 'Dwitunggal Jokowi'. JK, hari ini justru menjadi rival dan faktor penjegal ambisi Jokowi untuk melanggengkan dinasti politiknya.
Semua bermula pada kasus ijazah palsu JOKOWI.
Pada kasus ini, Jokowi menerjunkan Silfester Matutina untuk terlibat dalam melakukan serangan politik ke kubu Roy Suryo cs. Tak cukup dengan kiprah Lawyer yang terbatas, Jokowi menerjunkan pasukan pendesingnya, dari Fredy Alex Damanik (Projo), Andi Azwan (Joman), Mardiyanto Semar (Rampai Nusantara), sejumlah politisi PSI, hingga mengirim terpidana kasus pencemaran nama baik Hotman Paris, yakni Razman Arif Nasution.
Pusat episentrum persinggungan Jokowi dengan JK di kasus Ijazah palsu ada pada Silfester Matutina. Pokok masalahnya, Silfester Matutina sudah divonis inkrah sejak tahun 2019 karena penggunaan terhadap JK, namun tak kunjung dieksekusi. Malah eksis di media membela ijazah palsu Jokowi.
Saat tim kami mempersoalkan status Silfester Matutina, kasus penghinaan terhadap JK naik kembali opininya. Orang kepercayaan JK seperti Hamid Awaludin (eks Menkum HAM), angkat suara. Semua opini dan tuntutan masyarakat koor, minta agar Silfester Matutina dipenjara.
Kasus inilah, yang memantik kubu Jokowi menyerang JK. Dimulailah, serangan kepada JK menggunakan teknologi AI via sosok Rismon Sianipar. JK dituduh mendanai Roy CS dalam kasus ijazah palsu Jokowi.
JK laporkan Rismon Sianipar, dan sarankan Jokowi tunjukan ijazahnya. Pada poin inilah, kubu Jokowi meradang dan menganggap JK buka front dengan ikut mengamplifikasi tuntutan agar Jokowi menunjukan ijazah.
JK mulai diserang secara brutal. Modusnya, melalui editing video ceramah JK di UGM. Tiga Die Hard Jokowi, yakni dua kader PSI (Ade Armando, Grace Natalie) dan Permadi Abu Janda menuduh JK mengadu domba umat beragama (Islam vs Kristen).
Pada titik inilah, JK marah. Sejumlah ormas menemui JK, ditindaklanjuti dengan pelaporan 40 Ormas Islam terhadap Ade Armando, Grace Natalie dan Permadi Abu Janda.
Karena khawatir berdampak pada elektabilitas PSI, yang berarti juga berdampak pada trah politik Jokowi di 2029, baik terhadap Kaesang maupun Gibran, PSI segera melakukan upaya melokalisir kasus. Agar kasus ini tidak diasosiasikan dengan PSI, apalagi dengan Jokowi.
Grace Natalie tidak dibela PSI, sedangkan Ade Armando diminta mundur. Dua manuver ini, dijadikan tanggul politik bagi PSI untuk melokalisir kemarahan publik (khususnya umat Islam), agar tidak merembet ke PSI dan Jokowi, agar terlokalisir dan terindividualisasi pada sosok Ade Armando & Grace Natalie.
Inilah, yang akan penulis rinci dalam diskusi. Tentang peran JK, yang berpotensi merontokkan ambisi politik Jokowi.
Mungkin saja, ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral seorang JK, yang pernah menyatakan Indonesia akan hancur jika dipimpin Jokowi, namun akhirnya dia sendiri bersedia menjadi Wapres Jokowi. Faktanya, semua kegaduhan dan kekisruhan di negeri ini, bermula dari naiknya Jokowi ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden R.I. [].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar