Pemerintah terlalu sibuk menjual mimpi ekonomi, tetapi gagal menjelaskan risiko yang akan ditanggung masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Sampai hari ini publik tidak benar-benar mendapatkan penjelasan terbuka mengenai daya dukung lingkungan, kebutuhan air proyek, ancaman terhadap kawasan pesisir, potensi pencemaran limbah, hingga dampak sosial yang akan muncul ketika ruang hidup masyarakat mulai terdesak oleh industri skala besar.
Yang dipertontonkan justru parade angka investasi dan target produksi ekspor, seakan-akan masa depan Sumba Timur hanya diukur dari berapa ton udang yang bisa dijual ke pasar global. Sementara itu, pertanyaan tentang siapa yang akan kehilangan sumber air, siapa yang akan menanggung kerusakan lingkungan, dan siapa yang akan menikmati keuntungan terbesar sengaja dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang jujur.
Publik tidak sedang anti pembangunan. Yang ditolak adalah model pembangunan rakus yang menempatkan lingkungan dan masyarakat lokal sebagai korban demi kepentingan modal besar. Pengalaman di banyak daerah sudah cukup menjadi pelajaran: investasi skala besar sering datang dengan janji kesejahteraan, tetapi meninggalkan konflik ruang hidup, kerusakan ekosistem, ketimpangan ekonomi, dan masyarakat lokal yang perlahan tersingkir di tanahnya sendiri.
Kelemahan terbesar pemerintah hari ini adalah krisis transparansi. Dokumen lingkungan tidak dibuka secara luas, kajian daya dukung tidak dijelaskan secara terbuka, kebutuhan air proyek tidak dipaparkan secara jujur, sementara masyarakat diminta percaya begitu saja bahwa semuanya “aman” dan “sesuai aturan”. Padahal pembangunan yang benar tidak pernah takut diuji secara ilmiah dan dikritisi secara publik.
Narasi lapangan kerja yang terus dijadikan tameng juga semakin kehilangan makna. Masyarakat berhak tahu: pekerjaan seperti apa yang disediakan? Berapa lama? Dengan upah seperti apa? Dan apakah masyarakat lokal hanya akan menjadi buruh murah sementara keuntungan utama mengalir keluar daerah dan masuk ke kantong investor?
Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah terlihat lebih cepat melayani kepentingan investasi dibanding memastikan perlindungan ekologis masyarakatnya sendiri. Ketika negara mulai berdiri lebih dekat kepada modal daripada kepada rakyat dan lingkungan, maka pembangunan kehilangan legitimasi moralnya.
Sumba Timur bukan tanah kosong yang bisa dipetakan sesuka investor. Sabana, pesisir, sumber air, dan ruang hidup masyarakat bukan sekadar objek ekonomi yang bisa ditukar dengan angka investasi. Semua itu adalah fondasi kehidupan yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, proyek tambak udang raksasa ini tidak boleh dipaksakan hanya atas nama pertumbuhan ekonomi. Sebelum seluruh kajian dibuka secara transparan, sebelum masyarakat dilibatkan secara jujur, dan sebelum keselamatan ekologis benar-benar dijamin, maka publik memiliki hak penuh untuk curiga, mempertanyakan, bahkan menolak proyek yang berpotensi mengorbankan masa depan lingkungan Sumba Timur demi keuntungan segelintir pihak.(Yudinto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar