Jakarta, detiksatu.com || Hujan memang masih turun dari langit Jakarta. Tapi petirnya kali ini datang dari bumi Gedung DPR Senayan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dua hari lalu melontarkan pernyataan yang langsung menyambar ruang publik: impor mobil dari India agar ditunda dulu.
Impor mobil? Dari India? Siapa yang impor? Untuk apa?
Pertanyaan-pertanyaan itu bergema cepat. Tidak ada bocoran sebelumnya. Tidak terdengar selentingan.
Tiba-tiba publik dikejutkan kabar bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara telah memesan 105.000 unit mobil pikap dari India dan 30 persen uang muka sudah dibayarkan.
Nilainya fantastis. Jika diasumsikan harga rata-rata satu unit Rp 250 juta, maka total transaksi mendekati Rp 26 triliun. Artinya, DP 30 persen setara lebih dari Rp 7,5 triliun. Angka yang tidak kecil, bahkan untuk ukuran BUMN besar sekalipun.
Lebih mengejutkan lagi: 1.000 unit pertama telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Keputusan Besar di Balik Nama Besar
Nama yang kemudian muncul sebagai pengambil keputusan adalah Joao Angelo de Sousa Mota Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Banyak yang mengira Joao sudah tidak lagi menjabat. Ia sebelumnya sempat mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak bisa bekerja optimal.
Dalam wawancara beberapa bulan lalu, Joao mengeluhkan lambannya birokrasi holding BUMN pangan di bawah Danantara. Enam bulan menjabat tanpa keputusan strategis membuatnya merasa tidak produktif,
namun ternyata ia masih memimpin.
Bahkan kini mengambil keputusan yang sangat strategis dan bernilai triliunan rupiah.
PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri merupakan anak usaha holding pangan Danantara yang dibentuk untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah impor pikap dalam jumlah besar ini disebut sebagai bagian dari penguatan distribusi logistik desa.
Dari India Untuk Desa?
Mobil yang dipesan disebut berasal dari pabrikan India seperti Mahindra & Mahindra dan dikaitkan pula dengan produk pikap dari Tata Motors. Spesifikasi kendaraan adalah jenis pikap kabin tunggal untuk angkutan barang pedesaan.
Pertanyaannya: mengapa impor?
Indonesia memiliki sejumlah produsen pikap dalam negeri. Keputusan impor dalam skala besar tentu memicu tanda tanya, terutama terkait industri otomotif nasional dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Agrinas disebut-sebut akan mendistribusikan kendaraan tersebut kepada Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai:
* Skema distribusi kendaraan (hibah, kredit lunak, atau penyertaan modal?)
* Mekanisme pengadaan (tender terbuka, penunjukan langsung, atau e-katalog?)
* Sumber pendanaan DP 30 persen
* Proyeksi pengembalian investasi (ROI)
Dari Mana Dana Mengalir?
Inilah bagian paling sensitif.
Jika dana berasal dari APBN, tentu harus melalui mekanisme persetujuan DPR dan pengawasan ketat Kementerian Keuangan. Namun belum ada keterangan resmi mengenai penggunaan dana negara.
Jika dari holding Danantara, publik juga menanti transparansi struktur pembiayaan.
Ada pula spekulasi bahwa pembelian dilakukan melalui skema pembiayaan luar negeri atau sindikasi perbankan internasional.
Namun tanpa penjelasan resmi, ruang spekulasi semakin melebar.
Ekonom menilai, pembelian 105.000 unit kendaraan dalam satu kontrak adalah langkah berani. Tetapi keberanian itu harus dibarengi transparansi.
Distribusi Sebelum Lebaran?
Dengan 1.000 unit sudah tiba dan ribuan lainnya menyusul, pertanyaan berikutnya adalah kesiapan koperasi penerima.
Apakah koperasi sudah memiliki:
* Rencana bisnis logistik?
* Muatan tetap untuk menjamin arus kas?
* Skema pemeliharaan dan asuransi kendaraan?
Jika kendaraan menganggur di gudang, beban penyusutan dan bunga pembiayaan akan menjadi masalah serius.
Di sisi lain, bila dikelola dengan baik, 105.000 pikap bisa menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian, perikanan, dan komoditas desa ke pasar regional.
Desakan Penundaan Dari Senayan
Pernyataan Prof. Dasco agar impor ditunda mencerminkan kekhawatiran politik dan ekonomi.
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis BUMN. Terlebih jika keputusan tersebut berdampak besar terhadap industri nasional dan fiskal negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PT Agrinas Pangan Nusantara mengenai:
* Nilai kontrak keseluruhan
* Nama resmi pabrikan dan tipe kendaraan
* Skema pembiayaan
* Timeline distribusi nasional
Antara Petir dan Strategi
Langkah Joao bisa dibaca dalam dua sudut pandang.
Pertama, sebagai terobosan cepat untuk mendukung program swasembada pangan dan memperkuat logistik desa.
Kedua, sebagai keputusan yang terlalu cepat dan minim komunikasi publik.
Dalam dunia bisnis, keputusan cepat adalah keunggulan. Dalam pengelolaan BUMN, keputusan cepat harus selalu berjalan seiring transparansi dan akuntabilitas.
Petir dari Senayan telah menyambar.
Kini publik menunggu penjelasan resmi: apakah ini strategi besar yang visioner, atau langkah tergesa yang perlu dikaji ulang.
Satu hal yang pasti: impor 105.000 pikap bukan sekadar transaksi otomotif. Ini adalah keputusan ekonomi-politik berskala nasional.
Dan petir itu belum tentu sudah selesai menyambar.
Sumber:
Dahlan Iskan
Red-Ervinna
