Membongkar Sugesti Kepemimpinan di Kalangan Mahasiswa Papua
Nduga, Detiksatu.com || Dalam banyak seminar di Kampus, Asrama, ibadah dan forum resmi yang diselenggarakan oleh Mahasiswa dan Pemuda Papua, kita sering mendengar kalimat yang terdengar mulia " _mahasiswa hari ini adalah agen pemimpin masa depan Papua"
Kalimat ini sering diucapkan oleh Mahasiswa dan dilegitimasi oleh orang-orang yang memegang otoritas hukum, moral, intelektual, sosial dan spiritual (Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Intelektual dan Pemimpin Agama) yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan harapan.
Namun, di balik niat dan harapan baik tersebut, terselubung konsekuensi sosial dan psikologis yang jarang disadari. Pengulangan pesan ini secara terus-menerus membentuk konstruksi berpikir kolektif yang menyempitkan makna keberhasilan. Kepemimpinan direduksi hanya pada menduduki jabatan formal politik dan birokrasi, seperti DPRD, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, atau posisi struktural lainnya.
Akibatnya, banyak mahasiswa Papua dari berbagai disiplin ilmu (Ekonomi, Eksakta, humaniora, Engineering, Kesehatan, Pedagogi dll) menjadikan jabatan politik dan birokrasi sebagai tujuan utama, bukan keahlian sebagai fondasi. Fenomena ini bukan sekadar pilihan karier individu, melainkan konstruksi sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan Pembangunan di Papua.
Kepemimpinan yang Direduksi: Sebuah Konstruksi Sosial
Dari aspek sosiolgi, realitas sosial tidak terbentuk secara kebetulan. Ia dibangun melalui narasi yang terus diulang dan dilegitimasi oleh otoritas sosial. Dalam perspektif sosiolog Pierre Bourdieu, dalam buku The Logic of Practice (1990), masyarakat membentuk apa yang disebut sebagai habitus, struktur mental yang tertanam dalam diri individu melalui proses sosial yang berulang. Habitus memengaruhi cara seseorang berpikir, bercita-cita, dan bertindak tanpa ia sadari.
Ketika mahasiswa terus-menerus mendengar (disugesti/self-sugesti) bahwa mereka adalah “calon pemimpin”, maka gambaran masa depan yang terbentuk dalam habitus mereka adalah menjadi pejabat dalam struktur politik dan birokrasi (Bupati, Gubernur, DPRD, MRP, Kepala Dinas).
Dalam karya sebelumnya, Outline of a Theory of Practice (1977), Bourdieu menjelaskan bahwa praktik sosial bukan sekadar pilihan rasional individu, tetapi hasil internalisasi struktur sosial.
Dengan demikian, orientasi pada jabatan bukan sekadar ambisi personal, melainkan hasil konstruksi sosial yang terinternalisasi. Padahal dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak hanya berada dalam jabatan politik dan birokrasi. Ia juga hadir dalam bentuk keahlian, pengetahuan, dan kapasitas profesional.
Sugesti dan Pembentukan Identitas
Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui psikologi dan Neurologi modern. Otak manusia memiliki kemampuan neuroplasticity, yaitu membentuk dan memperkuat jalur saraf berdasarkan pengulangan pengalaman.
Konsep pembentukan keahlian melalui latihan berulang dijelaskan oleh Anders Ericsson dalam artikelnya “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance” (1993).Ericsson menegaskan bahwa keahlian tidak lahir dari bakat instan, tetapi dari latihan terstruktur dan disiplin jangka panjang.
Namun jika sistem motivasi mahasiswa lebih diarahkan pada status sosial, maka proses latihan panjang menjadi kurang menarik dibandingkan simbol jabatan. Akibatnya terbentuk bias motivasi: status lebih menarik daripada kompetensi.
Dimensi Kultural dan Kritik Struktural
Dalam konteks Papua, jabatan publik memiliki makna simbolik sebagai pemulihan martabat kolektif sebagai kompensasi dari marginalisasi struktural dan sistemik yang dirasakan. Namun simbol saja tidak cukup. Frantz Fanon dalam Black Skin, White Masks (1967)
menjelaskan bagaimana kolonialisme menciptakan inferioritas psikologis dan struktur sosial yang membuat kelompok tertentu dipersepsikan kurang mampu.
Dalam The Wretched of the Earth (1963), Fanon mengingatkan bahwa dekolonisasi sejati bukan sekadar mengganti elite penguasa (dalam kontkes ini jabatan politik dan birokrasi), tetapi membangun struktur kapasitas baru. Jika transformasi kapasitas tidak terjadi (ahli dan profesional) , maka kekuasaan simbolik (jabatan politik dan birokrasi) tidak menghasilkan perubahan substantif.
Negara Modern Membutuhkan Orang Expert
Dalam teori birokrasi modern yang dikembangkan oleh Max Weber dalam Economy and Society (1978), negara modern berjalan berdasarkan rasionalitas, spesialisasi, dan kompetensi teknis. Weber menyebut bentuk ini sebagai birokrasi rasional-legal, di mana legitimasi berasal dari aturan formal dan keahlian profesional.
Tanpa spesialisasi dan kompetensi, sistem birokrasi tidak akan berjalan efektif. Artinya, kepemimpinan dalam negara modern bertumpu pada kelas profesional yang kuat, bukan hanya pada figur politik simbolik .
Refleksi Empiris: Bandara sebagai Cermin Struktur
Realitas ini terlihat di ruang publik strategis seperti Bandar Udara Internasional Sentani dan Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.
Pada banyak posisi inti seperti check-in counter, ticketing, dan manajemen operasional mayoritas dikuasai oleh tenaga kerja imigran dari luar Papua.
Sementara OAP lebih sering berada pada posisi periferal, seperti pendorong Trolly, Cleaning Service, Calo Tiket dan beberapa sopir taksi Bandara yang tak terdaftar di Koperasi Taksi Bandara. Fenomena ini sering dianggap sebagai kurangnya keberpihakan.
Namun, dalam perspektif implementasi kebijakan, persoalannya lebih kompleks. George C. Edward III dalam Implementing Public Policy (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
Jika afirmasi tidak diiringi pembinaan kapasitas dan desain implementasi yang tegas, maka kebijakan tidak akan menghasilkan perubahan nyata, dan Kebijakan Otonomi Khusus yang secara normatif mengandung misi Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan orang asli Papua sedang berada dalam realitas ini, yaitu secara normatif keberadaanya diakui, tetapi kehilangan makna dan dampak sosialnya secara nyata bagi OAP sebagai target group.
Antara Keberpihakan dan Kesiapan
Masalahnya bukan pada defisit kecerdasan OAP. Sejarah menunjukkan bahwa ketika diberikan kesempatan melalui pelatihan sistematis (seperti model pelatihan vokasional) OAP mampu bersaing di sektor teknis bahkan internasional.
Namun jika sistem pendidikan lebih banyak memproduksi aspirasi jabatan politis dan birokrat daripada keahlian, maka ketika standar rekrutmen nasional diberlakukan, banyak lulusan anak Papua yang belum memenuhi syarat.
Maka, terbentuk lingkaran struktural: Sugesti kepemimpinan→ orientasi jabatan→ kurang investasi pada keahlian→ tidak memenuhi standar→ posisi teknis diisi tenaga luar→ muncul frustrasi sosial. Di sinilah ironi itu muncul; Kita menuntut keberpihakan, tetapi belum sepenuhnya menyiapkan kapasitas.
Membangun Kesadaran Baru
Papua tidak kekurangan calon pejabat. Papua kekurangan kelas profesional teknis dalam jumlah besar. Kepemimpinan sejati lahir dari kompetensi yang matang. Seorang insinyur adalah pemimpin. Seorang dokter adalah pemimpin. Seorang ekonom adalah pemimpin. Sudah saatnya narasi berubah. Mahasiswa bukan hanya calon pemimpin. Mahasiswa adalah calon ahli. Dari keahlian itulah kepemimpinan akan lahir secara alami.
Jika generasi hari ini memilih jalan kompetensi dan profesionalisme, maka sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, Papua tidak hanya memiliki lebih banyak pejabat, tetapi memiliki pemimpin yang lahir dari kedalaman ilmu, integritas, dan kapasitas matang. Dan ketika itu terjadi, aspirasi keberpihakan tidak lagi menjadi tuntutan, ia menjadi kenyataan yang lahir dari kesiapan SDM yang profesional di semua bidang.
Artikel di tulis oleh
Mahasiswa S2 Magister kebijakan publik
Ruben Benyamin Gwijangge
Reporter : Inggi Kagoya
