Jenewa, detiksatu.com || Langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina kian menunjukkan arah yang nyata, terukur, dan strategis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara resmi menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh Otoritas Palestina sebagai bagian dari arsitektur perdamaian internasional di Gaza.
Dukungan tersebut disampaikan Sugiono saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Pertemuan bilateral tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memposisikan diri secara konstruktif dalam proses transisi pascakonflik di Gaza, sekaligus menegaskan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
Kantor Penghubung Palestina dan Peran Board of Peace
Kantor penghubung yang akan dibentuk Otoritas Palestina dirancang sebagai jembatan komunikasi strategis dengan Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace). Lembaga ini diharapkan menjadi simpul koordinasi dalam implementasi mandat stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascagencatan senjata.
Pembentukan liaison office tersebut merujuk pada surat resmi Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, kepada Nickolay Mladenov selaku Perwakilan Tinggi Board of Peace. Langkah itu diselaraskan dengan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum pembentukan mekanisme stabilisasi internasional di Gaza.
Menlu Sugiono menilai pembentukan kantor tersebut sebagai instrumen vital untuk memastikan koordinasi lintas negara dan lembaga internasional berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Indonesia menyambut baik pembentukan liaison office ini sebagai langkah konkret dalam memastikan proses transisi berjalan tertib dan terkoordinasi,” ujar Sugiono.
Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ISF
Tidak berhenti pada dukungan diplomatik dan administratif, Indonesia juga mempertegas komitmennya untuk berkontribusi langsung dalam International Stabilization Force (ISF), pasukan perdamaian yang dirancang untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza.
Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF murni didasarkan pada misi kemanusiaan dan mandat hukum internasional.
“Fokus utama kontingen Indonesia dalam ISF adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan. Kita ingin memastikan masyarakat di Gaza mendapatkan rasa aman pasca-gencatan senjata,” ujar Sugiono dalam keterangannya (26/2/2026).
Kontingen Indonesia nantinya akan mengemban tugas-tugas perlindungan sipil, pengamanan distribusi bantuan, serta mendukung stabilisasi infrastruktur vital. Keterlibatan ini mencerminkan peningkatan peran Indonesia dari sekadar pengirim bantuan kemanusiaan menjadi bagian dari sistem pengamanan internasional yang sah.
Diplomasi Lintas Sektor dan Rekam Jejak Indonesia
Selama konflik berlangsung, Indonesia secara konsisten mengirimkan bantuan logistik, obat-obatan, tenaga medis, serta dukungan kemanusiaan melalui berbagai jalur diplomasi dan organisasi internasional.
Pemerintah bersama elemen masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan organisasi keagamaan terus menggalang solidaritas untuk rakyat Palestina.
Keterlibatan dalam ISF menjadi babak baru diplomasi Indonesia, yakni memasuki fase pengamanan fisik di bawah payung hukum internasional. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya vokal dalam forum internasional, tetapi juga siap mengambil tanggung jawab nyata di lapangan.
Dalam konteks Sidang Dewan HAM PBB ke-61, Indonesia juga mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan maksimal terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak konflik.
Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara
Menlu Sugiono menegaskan bahwa seluruh proses transisi dan stabilisasi di Gaza harus berlandaskan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan. Indonesia tetap konsisten mendorong solusi politik jangka panjang melalui skema Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Menurutnya, stabilitas keamanan melalui ISF hanyalah salah satu tahap penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif menuju perundingan politik yang adil dan berkelanjutan.
“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud melalui pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat,” tegas Sugiono.
Indonesia juga berkomitmen mengawal gencatan senjata agar tidak kembali goyah, serta terus mendorong dukungan internasional bagi rekonstruksi Gaza.
Indonesia Pertegas Posisi Global
Langkah proaktif Menlu Sugiono di Jenewa menandai babak baru diplomasi Indonesia di panggung global. Di bawah kepemimpinan nasional yang baru, Indonesia menegaskan bahwa perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus komitmen moral bangsa.
Keterlibatan dalam pembentukan kantor penghubung Palestina dan partisipasi dalam ISF memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berdiri sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra aktif dalam menciptakan perdamaian.
Dengan kombinasi diplomasi politik, dukungan kemanusiaan, serta partisipasi dalam stabilisasi keamanan internasional, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai kekuatan penyeimbang yang konsisten memperjuangkan keadilan, kedaulatan, dan perdamaian abadi bagi rakyat Palestina.
Red-Ervinna
