Palu, detiksatu.com II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Program utama meliputi Bedah Rumah (BSPS), Rumah Susun (Rusun) subsidi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan peningkatan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas)
Sulawesi Tengah salah satu Provinsi dari seluruh Indonesia Menjadi Pilot Project program kementerian perumahan dan kawasan permukiman untuk penanganan kawasan
Sebagaimana di katakan Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, M.M. kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah saat di temui awak media di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026
Ia katakan bahwa 2 Provinsi yang dipilih oleh kementerian PKP dijadikan sebagai pilot procject untuk program penataan kawasan kumuh berbasis pendampingan peningkatan usaha ekonomi masyarakat yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Tengah
Adapun Untuk Provinsi Sulawesi Tengah di tempatkan di Kabupaten Sigi di kecamatan Marawola Desa Binangga yang sebelumnya ada dua kandidat calon penerima yaitu kabupaten sigi dan Kabupaten Tolitoli
Di tetapkannya Kabupaten Sigi karena memiliki lahan kawasan di atas 15 hektar untuk pemukiman. Dan Penetapan ini di tentukan oleh kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sehingga kita bersyukur bahwa Sulawesi Tengah mendapat kepercayaan menjadi Pilot Project Penanganan Kawasan
Program penanganan kawasan seperti penanganan Jalan, drainase, rumah layak huni dan penataan ruang terbuka hijau serta ekonomi kemasyarakatan. Program ini menjadi kewenangan pusat. Kabupaten Sigi menjadi contoh dalam penanganan kawasan perkumuan di Provinsi Sulawesi Tengah. Tuturnya
Kriteria penanganan kawasan daerah pilot project (percontohan) umumnya berfokus pada efektivitas, replikabilitas, dan dampak langsung terhadap masalah yang diselesaikan. Kawasan yang terpilih biasanya memiliki permasalahan mendesak yang memerlukan penanganan cepat dan terpadu seperti kualitas lingkungan dan infrastruktur.
Kawasan Kumuh memiliki kepadatan bangunan tinggi, infrastruktur dasar (drainase, sanitasi, air bersih) tidak memadai, dan kualitas hunian rendah dan Kualitas Hidup fokus pada perbaikan lingkungan fisik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penataan ruang
Pilot project ditekankan pada integrasi antar kementerian/lembaga (contoh: PUPR, Bappenas, Kemensos) untuk konvergensi program, seperti percepatan penanganan kemiskinan ekstrem atau perumahan.
