Ketua FBI Cianjur, Ferri Satria, dalam keterangan persnya menyoroti intensitas aktivitas Bupati Cianjur yang dinilai terlalu banyak menghabiskan waktu di luar daerah, termasuk kerap mendampingi agenda Gubernur Jawa Barat.
Menurut Ferri, kehadiran kepala daerah dalam forum lintas daerah sah saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus berbanding lurus dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kritik terbesar adalah minimnya adopsi kebijakan efektif dari luar daerah yang diterapkan di Cianjur.
“Bukan sekadar ikut kegiatan, tetapi bagaimana kebijakan yang terbukti berhasil dan efektif itu bisa diadopsi, lalu manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Cianjur. Jangan hanya sekadar hadir, tapi tidak ada impact-nya,” tegas Ferri, Senin (7/4/2026).
Peran Wabup Dinilai Kurang Optimal
Selain menyoroti mobilitas Bupati, FBI juga menyoroti fungsi Wakil Bupati yang dinilai belum berjalan maksimal. Ferri menilai kurang optimalnya peran wakil kepala daerah berpotensi menciptakan kekosongan koordinasi yang berdampak pada lambatnya kinerja birokrasi secara menyeluruh.
"Kami melihat ada ketimpangan dalam pembagian fungsi. Jika salah satu unsur pimpinan tidak berjalan optimal, maka roda pemerintahan akan berat dan tidak seimbang," ujarnya.
Dugaan Praktik Tidak Sehat dan Oknum ASN
Yang lebih mengkhawatirkan, FBI Cianjur mengaku menangkap adanya indikasi praktik tidak sehat dalam pengelolaan program dan proyek di lingkungan Pemkab. Ferri menuding adanya keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pihak-pihak yang memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran kekuasaan.
Meskipun belum mempublikasikan bukti rinci, pihaknya menyebutkan berbagai laporan dan aspirasi masyarakat sudah mulai bermunculan, bahkan beberapa di antaranya sudah disampaikan hingga ke tingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami mencium aroma yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Jika ada indikasi penyimpangan, KKN, harus ditindak tegas dan transparan. Masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Ferri.
Siap Kawal, Pemkab Belum Beri Tanggapan
FBI Cianjur menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal jalannya pemerintahan. Mereka berkomitmen mendorong terciptanya tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Cianjur maupun juru bicara terkait belum memberikan tanggapan resmi atau klarifikasi terkait sejumlah kritik keras dan tudingan yang dilayangkan oleh FBI Cianjur tersebut.
