Kami dengan tegas menilai sikap Asosiasi MRP se-Tanah Papua yang sibuk membela institusi dan menyerang kritik sebagai bentuk kegagalan membaca situasi nyata di Papua hari ini.
Papua sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah masifnya proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang merampas ruang hidup masyarakat adat, ribuan warga menjadi pengungsi di tanahnya sendiri, hidup tanpa jaminan keamanan dan kemanusiaan.
Di saat yang sama, kasus penembakan terhadap masyarakat sipil kembali terjadi pada 30 Maret 2026 di Dogiyai. Ini bukan yang pertama kali, melainkan telah berulang kali terjadi, namun minim pertanggungjawaban. Pendekatan keamanan melalui militerisasi justru semakin memperparah trauma dan ketakutan masyarakat Papua.
Lalu di mana posisi MRP?
Alih-alih berdiri bersama rakyat, MRP justru sibuk membela diri dan mendorong pembungkaman kritik. Ini bukan keberpihakan, ini pengkhianatan terhadap mandat kultural yang seharusnya mereka emban.
Kami tegaskan: Masalah Papua bukan pada kritik, tetapi pada ketidakadilan yang terus dipelihara.
Jangan bicara menjaga kehormatan lembaga, jika pada saat yang sama rakyat Papua kehilangan tanah, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan nyawa.
IMAPA Jadetabek berdiri jelas: Menolak militerisasi, menolak pembungkaman kritik, dan menuntut perlindungan nyata bagi rakyat Papua.
Jika lembaga tidak lagi berpihak pada rakyat, maka mahasiswa akan berdiri di garis depan untuk melawan ketidakadilan itu.
Papua tidak butuh pembela lembaga. Papua butuh pembela rakyat.
Ketua Umum IMAPA JADETABEK
Akianus Wenda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar