Lebak,detiksatu.com II Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak menuai sorotan setelah muncul berbagai keluhan dari masyarakat penerima manfaat. Sejumlah laporan menyebutkan adanya menu makanan yang diduga tidak layak konsumsi, mulai dari berbau tidak sedap hingga diduga dalam kondisi basi.
Keluhan tersebut datang dari beberapa wilayah di Kabupaten Lebak dan menimbulkan kekhawatiran, mengingat program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Menanggapi hal ini, KI Cobra menilai pengawasan dari dinas terkait masih lemah. Ia menyebut, instansi yang berwenang seharusnya tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar kesehatan pangan.
“Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Jika ditemukan menu yang bermasalah, harus ada langkah tegas. Namun sejauh ini kami belum melihat penindakan yang signifikan,” ujar KI Cobra.
Selain itu, KI Cobra juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi pengawasan.
“Jika benar ada oknum yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program, tentu hal ini bisa memengaruhi objektivitas pengawasan. Dugaan ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak merusak tujuan program,” katanya.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai keluhan tersebut. Namun masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal.
KI Cobra mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan audit kualitas serta memperketat pengawasan. Ia juga menegaskan pentingnya penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Program ini sangat baik tujuannya. Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru. Jika ada pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
(Jul)
