Kondisi ini sangat mencolok di kawasan Sentul, di mana pos-pos pungutan liar bermunculan di berbagai titik strategis, mulai dari jalur wisata hingga akses jalan utama. Para pelaku nekat menarik biaya dengan nominal yang tidak jelas aturannya, tanpa bukti pembayaran resmi, dan seringkali menggunakan atribut perusahaan yang menyerupai se olah-olah parkir resmi.
"Di berpa daerah daerah lain, polisi dan instansi terkait langsung bertindak cepat menangkap pelaku dan menutup pos ilegal. Tapi di sini? Seolah-olah ada yang melindungi. Bahkan banyak warga yang curiga ada keterkaitan dengan oknum Dishub," ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya dengan nada geram.
Tuduhan semakin kuat lantaran meski sering dikeluhkan, praktik ini tidak kunjung ditertibkan. Warga dan pengunjung kawasan Sentul dan para supir yang aktifitas di kawasan Sentul merasa terus diperas, sementara keamanan dan ketertiban umum terganggu parah.
Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Melihat kondisi yang tidak kunjung berubah, masyarakat kini mulai bersuara keras. Mereka menuntut agar jika Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dinilai tidak mampu atau enggan menertibkan masalah ini, maka pihak kepolisian dan kejaksaan harus segera turun tangan.
Sementara kadisub kabupaten Bogor saat di komfirmasi memilih bungkam terkesan kehilangan dugaan dana yang mengalir.
"Kami tidak mau lagi melihat ketidakadilan ini. Jika Dishub tidak bisa bertindak, biarlah aparat penegak hukum yang mengambil alih. Kami ingin Sentul bebas dari pungli dan retribusi liar yang merugikan rakyat," tegas salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor terkait dugaan tersebut. Namun, tekanan publik semakin besar agar kasus ini segera diselesaikan dan pelaku, termasuk siapa saja yang terlibat di balik layar, dihukum sesuai hukum yang berlaku.tutupnya
Red- ed
