Keterangan Foto: Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq (berkacamata), didampingi Wakil Bupati Muhamad Nasir dan Kapolres Lembata saat menghadapi unjuk rasa Formalen-Aksel, Rabu, 8 April 2026 (Ist.)
Lembata, detiksatu.com || Usai didemo massa Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen) dan Aliansi Ekspedisi Lembata (Aksel) di Kantor Bupati Lembata, Rabu, 8 April 2026, pada akhirnya dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk berita acara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Formalen–Aksel.
Kesepakatan tersebut memuat tiga poin utama.
Pertama, Pemerintah Daerah diminta berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk melakukan uji coba sandar kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Waijarang yang akan dilaksanakan pada Kamis, 9 April 2026, pukul 11.00 WITA.
Kedua, Pemerintah Daerah diminta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Syahbandar untuk melakukan uji coba sandar di Pelabuhan Laut Lewoleba.
Ketiga, jika uji coba sandar gagal, maka Pemda diminta membangun plengsengan dermaga kapal feri di lokasi Wulen Luo (eks Harnus) sebagai alternatif.
“Demikian kesepakatan bersama dibuat untuk dilaksanakan,” jelas isi berita acara kesepakatan bersama yang diterima detiksatu dari sumber terpercaya.
Berita acara tersebut ditandatangani oleh Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, Wakil Bupati Muhamad Nasir, Kapolres Lembata, Ketua Aksel, dan Koordinator Formalen.
Sebelumnya diberitakan, Aktivis Formalen, Heribertus Tanatawa Purab, mengatakan bahwa lumpuhnya operasional pelabuhan feri berdampak langsung terhadap para pengusaha ekspedisi yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha mereka pada jalur ASDP.
“Ya, jadi rencana aksi besok Formalen dengan Aliansi Ekspedisi Lembata (Aksel) itu terkait pelabuhan feri yang sudah mau masuk enam bulan ini tidak bisa beroperasi sehingga jalur ekspedisi ini kan terhambat nih,” kata Heribertus kepada detiksatu melalui sambungan telepon seluler, Selasa, 7 April 2026, pukul 15.30 WITA.
Ia mengatakan, para pengusaha ekspedisi yang selama ini mengandalkan kapal feri kini tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut memaksa mereka menggunakan pelabuhan laut lainnya dengan biaya yang jauh lebih mahal.
“Biaya bongkar muat per truk bahkan bisa mencapai dua juta rupiah untuk sekali bongkar. Teman-teman ekspedisi merasa sangat keberatan,” ungkap Heri Tanatawa, sapaan akrab Heribertus.
Ia menjelaskan, saat proses bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Laut Lewoleba, biaya yang dikeluarkan sangat tinggi karena truk tidak dapat langsung turun dari kapal. Akibatnya, barang harus dibongkar secara manual oleh buruh.
“Mereka meminta agar pelabuhan feri segera diperbaiki karena sudah enam bulan kondisinya terkatung-katung,” ujarnya.
Heri menyebutkan, hingga saat ini belum ada kejelasan apakah pelabuhan feri tersebut akan diperbaiki, direhabilitasi, atau dibangun ulang. Oleh karena itu, massa aksi mendorong adanya langkah alternatif dari pemerintah daerah.
Salah satu opsi yang diusulkan, lanjut Heri, adalah melakukan uji coba sandar kapal feri di Pelabuhan Laut Lewoleba dengan menurunkan ramp door agar truk dapat langsung naik dan turun tanpa harus membongkar muatan di dalam kapal.
“Alternatif lainnya adalah merehabilitasi atau memperbaiki pelabuhan feri lama yang berada di depan kawasan Harnus, lokasi yang sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat sandar kapal feri, untuk difungsikan sebagai pelabuhan darurat apabila terjadi kendala di Pelabuhan Feri Waijarang,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihak ASDP dan Dinas Perhubungan Lembata sebelumnya telah beberapa kali melakukan pertemuan dan menjanjikan perbaikan Pelabuhan Feri Waijarang serta rencana uji coba sandar di Pelabuhan Laut Lewoleba. Namun hingga kini realisasinya belum terlihat.
Heri Tanatawa juga menegaskan bahwa keberadaan kapal feri sangat vital bagi masyarakat Lembata sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Selain lebih efisien dan murah, kapal feri memudahkan proses bongkar muat kendaraan dan distribusi barang,” katanya.
Akibat terhambatnya jalur ekspedisi, distribusi bahan makanan pokok juga ikut terganggu. Kondisi ini mulai berdampak pada kenaikan harga sembako di wilayah Lembata.
“Karena distribusi bahan makanan pokok tidak lancar akibat ekspedisi yang tidak berjalan, harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya sudah mulai naik,” ucapnya.
Reporter: Emanuel Boli
