Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Istana Kepresidenan Jakarta, (4/2/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis, khususnya dinamika geopolitik global dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan.
Dari jajaran pemerintahan saat ini, Wakil Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih Arrmanatha Christiawan Nasir dan Arif Havas Oegroseno turut hadir. Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sengaja mengundang para tokoh lintas generasi tersebut guna mendapatkan pandangan komprehensif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Bapak Presiden hari ini menerima para menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, juga mantan menlu dan wakil menlu, serta para think tank untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan geopolitik,” ujar Tata kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Salah satu isu geopolitik yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Isu ini belakangan menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam pandangan dari kalangan diplomat dan pengamat hubungan internasional.
Mantan Menlu Marty Natalegawa mengaku belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun demikian, ia menegaskan kesiapannya untuk mengikuti dan mencermati perkembangan kebijakan yang sedang dibahas pemerintah. “Saya akan mengikuti perkembangan yang ada,” kata Marty singkat.
Marty juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pandangan tersendiri terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Kendati demikian, ia memilih untuk terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan pandangan dari Presiden serta para peserta lainnya. “Tapi saya ingin mendengar lagi pandangan dan penjelasannya nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Dino Patti Djalal menyampaikan bahwa berdasarkan undangan yang ia terima, pertemuan tersebut secara khusus membahas arah politik luar negeri Indonesia, termasuk sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dino dikenal sebagai salah satu tokoh yang secara terbuka mengkritik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace.
Namun saat ditanya mengenai catatan pribadinya terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Dino memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. “Saya nanti saja. By the way, I miss this place,” ucapnya sambil tersenyum.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Alwi Shihab. Menurutnya, pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan pejabat diplomasi ini merupakan langkah positif dan mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Ia menyebutkan bahwa sekitar 20 tokoh diundang dalam forum diskusi tersebut.
Alwi mengatakan salah satu topik utama yang dibahas adalah urgensi dan konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
Menurutnya, terdapat sejumlah keuntungan strategis yang bisa diperoleh Indonesia, namun di sisi lain juga terdapat keraguan dan hal-hal yang perlu dicermati secara mendalam.
“Jadi apa yang harus diperhatikan. Kan kita sudah masuk, masa kita bilang keluar? Kan tidak mungkin,” tutur Alwi.
Pertemuan ini dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo untuk menyerap masukan dari para diplomat senior sebelum mengambil langkah strategis dalam menghadapi konstelasi geopolitik global yang terus berubah. Diskusi lintas generasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional, sekaligus memastikan kebijakan luar negeri tetap sejalan
dengan kepentingan nasional dan amanat konstitusi.
Red-Ervinna
