Jakarta, detiksatu.com || Memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dikenal sebagai lumbung minyak dan gas (migas) dunia memicu kekhawatiran banyak negara terhadap ketahanan energi nasionalnya. Indonesia pun tak luput dari sorotan, mengingat cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini dinilai masih terbatas, yakni cukup untuk sekitar 21 hingga 23 hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera membangun fasilitas penyimpanan (storage) baru guna memperkuat cadangan energi nasional. Targetnya, kapasitas cadangan BBM Indonesia dapat ditingkatkan hingga 90 hari atau setara tiga bulan.
Cadangan Aman, Namun Kapasitas Terbatas
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi cadangan BBM nasional saat ini masih dalam batas aman dan bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional.
“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya,” ujar Bahlil (4/3/2026).
Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan pasokan minyak, melainkan pada keterbatasan infrastruktur penyimpanan. Selama ini, kapasitas tangki dan fasilitas storage nasional hanya mampu menampung BBM maksimal untuk 25 hari.
“Jadi kita tidak bisa katakan teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita tidak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak. Tapi sekarang mau taruh di mana,” tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Target 90 Hari, Alternatif di Sumatera
Pembangunan fasilitas penyimpanan cadangan BBM nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menargetkan kapasitas cadangan dapat ditingkatkan hingga 90 hari, sejalan dengan praktik sejumlah negara maju yang memiliki cadangan energi jangka panjang.
Terkait lokasi pembangunan, Bahlil mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif wilayah. Salah satu opsi terbaik yang tengah dipertimbangkan berada di kawasan Sumatera.
“Kita rencana salah satu alternatif terbaiknya ada di wilayah Sumatera,” ucapnya.
Pemilihan Sumatera dinilai strategis karena letaknya yang dekat dengan jalur distribusi energi internasional serta memiliki infrastruktur pendukung migas yang relatif memadai.
Dampak Geopolitik dan Ancaman Lonjakan Harga
Kekhawatiran terhadap cadangan energi nasional menguat seiring memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang melibatkan sejumlah negara produsen minyak dunia berpotensi mengganggu distribusi global, terutama jika jalur vital seperti Selat Hormuz terganggu.
Situasi tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang pada akhirnya berdampak pada harga BBM di dalam negeri dan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dorongan Pengamat: Minimal 30 Hari
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mendorong agar pemerintah meningkatkan cadangan BBM secara signifikan. Menurutnya, cadangan 21 hari masih terlalu riskan, terutama menghadapi momentum konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri.
“Di bulan-bulan normal, cadangan BBM selama 21 hari barangkali aman. Tetapi bulan ini kan ada Puasa Ramadan nyambung Lebaran. Kan konsumsi BBM meningkat tajam. Jadi kalau hanya 21 hari, saya kira enggak akan cukup,” ujarnya.
Fahmy menyarankan agar pemerintah minimal memiliki cadangan selama 30 hari, bahkan idealnya mencapai 90 hari. Dari sisi pasokan, menurutnya Indonesia tidak perlu terlalu khawatir karena dapat membeli minyak mentah maupun BBM dari pasar internasional seperti Singapura atau Amerika Serikat.
Namun, persoalan utama terletak pada harga. Jika konflik di Timur Tengah menyebabkan terganggunya distribusi melalui Selat Hormuz atau fasilitas produksi seperti milik Aramco terdampak, harga minyak mentah global berpotensi melonjak.
“Masalahnya justru soal harga. Ketika Selat Hormuz ditutup merespons serangan dan kemudian fasilitas Aramco dibom, itu memicu harga minyak mentah. Nah, minyak di Singapura, AS, Rusia atau negara lain pasti ikut naik. Itu masalahnya,” terang Fahmy.
Lonjakan harga tersebut, lanjutnya, akan berdampak langsung pada subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Jika harga minyak dunia naik signifikan, subsidi energi berisiko membengkak. Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi memicu inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
“Kalau misalnya tidak dari negara-negara Teluk yang pengirimannya lewat Selat Hormuz, masih ada alternatif. Bahkan Bahlil mengatakan akan beli dari AS atau pasar spot di Singapura,” tambahnya.
Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Langkah pembangunan storage baru yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas cadangan yang lebih besar, Indonesia diharapkan tidak mudah terguncang oleh dinamika geopolitik global maupun lonjakan harga minyak dunia.
Selain itu, peningkatan kapasitas penyimpanan juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan manajemen stok yang lebih fleksibel, termasuk saat harga minyak global sedang rendah.
Ke depan, keberhasilan pembangunan fasilitas penyimpanan baru tersebut akan menjadi penentu penting dalam mewujudkan kemandirian dan keamanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Red-Ervinna
